BPRD DKI Akan Tuntaskan Penertiban 290 Reklame Ilegal

BPRD DKI Akan Tuntaskan Penertiban 290 Reklame Ilegal
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cempaka Putih Tati Saleha melakukan penempelan stiker pada papan reklame di Area Mall Green Pramuka Square Jakarta, Selasa, 7 November 2018.
Lenny Tristia Tambun / FER Jumat, 11 Januari 2019 | 19:34 WIB

Jakarta - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat akan menuntaskan penertiban reklame ilegal atau melanggar aturan pada tahun ini.

Pasalnya, dari 290 reklame melanggar aturan yang berada di kawasan kendali ketat, baru 60 reklame pelanggar aturan yang ditertibkan sepanjang tahun 2018.

Baca Juga: Reklame Ilegal, Anies: Yang Melanggar Saya Tebang

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPRD DKI, Faisal Syafrudin mengatakan, dengan adanya penertiban reklame yang melanggar aturan di kawasan kendali ketat, diharapkan reklame tidak lagi berbentuk konvensional, melainkan sudah berbentuk reklame LED.

"Itu yang kita harapkan. Itu potensinya luar biasa. Oleh sebab itu, dengan dukungan dari KPK, yang mendukung penertiban reklame ini, nanti muncul perubahan pola pikir dari reklame billboard menjadi LED yang menempel di gedung seperti yang diatur dalam peraturan gubernur," kata Faisal, Jumat (11/1).

Perwakilan Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan KPK, Dian Patra mengatakan, KPK menemukan 295 papan reklame yang diberikan peringatan Pemprov DKI sejak Agustus 2018. Namun, hingga Desember, hanya lima papan reklame yang melunasi kewajibannya.

Baca Juga: DKI Belum Serius Tertibkan Reklame Ilegal

Dengan begitu, masih ada 290 reklame tak patuh aturan di Jakarta. Tahun 2018, 60 reklame tersebut ditargetkan untuk ditertibkan. Hasilnya, dari jumlah tersebut, sudah ada 43 reklame oleh pemiliknya dibongkar sendiri. Selain itu, terdapat 15 perusahaan reklame yang akan dikenakan sanksi karena tidak membongkar sendiri reklamenya.

"Kita akan selesaikan yang 290 reklame itu. Sebenarnya data yang kami terima itu sampai 2.000 lebih. Kita berharap di pertengahan tahun sudah bisa bergeser ke kawasan kendali sedang dan rendah. Tentunya, nanti akan diperluas ke kawasan kendali sedang dan rendah," kata Dian.

Intinya adalah, BPRD DKI dan KPK ingin mengarah penggunaan reklame LED dan tidak bolah ada reklame tiang yang tumbuh. Ia juga menegaskan, pajak dan izin reklame adalah dua hal yang berbeda.

"Tidak punya izin pun BPRD tetap tagih pajaknya. Jadi bagi kemarin yang enggak punya izin, tetap dikejar pajaknya," jelas Dian.



Sumber: BeritaSatu.com