Ulur Pengajuan Nama Cawagub

Sikap Gerindra DKI Dinilai Rugikan Prabowo-Sandi

Sikap Gerindra DKI Dinilai Rugikan Prabowo-Sandi
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diajukan PKS, Agung Yulianto (kedua kiri), Ahmad Syaikhu (ketiga kiri), dan Abdurrahman Suhaimi (keempat kiri). ( Foto: PKS DKI Jakarta )
Lenny Tristia Tambun / FER Senin, 11 Februari 2019 | 19:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tindakan mengulur pengajuan nama calon wakil gubernur (cawagub) kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan, dinilai dapat merugikan koalisi Prabowo-Sandi dalam memenangkan Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan, tidak ada alasan Partai Gerindra untuk menunda penetapan dua nama cawagub yang diusung PKS. Mengingat berbagai mekanisme yang diajukan partai besutan Prabowo Subianto telah dipenuhi. Mulai dari uji kelayakan, pengenalan ke fraksi-fraksi di DPRD DKI hingga Forum Group Discussion (FGD) telah dilakukan.

"Semua proses negosiasi telah dipenuhi PKS dalam tahapan penentuan nama cawagub DKI. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Parai Gerindra untuk menunda menandatangani dua kandidat yang akan diajukan ke Gubernur DKI. Jadi penentuan dua nama cawagub ini berada di tangan Partai Gerindra," kata Adi kepada Beritasatu.com, Senin (11/2).

Penundaan yang dilakukan Partai Gerindra akan berimbas pada mesin politik di koalisi nasional. Koalisi PKS dengan Partai Gerindra dalam memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno akan terhambat di Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Bisa saja PKS menghentikan mesin politiknya karena berlarutnya penentuan Cawagub. Jelas ini sangat merugikan Prabowo dan Sandiaga di Pilpres. Mengingat Jakarta merupakan salah satu lumbung suara bagi pasangan nomor urut 02 tersebut," ujar Adi.

Agar permasalahan ini tidak larut dalam waktu lama, Adi menegaskan seharusnya PKS dengan tegas dapat mengambil sikap. Mengingat PKS bukanlah partai sembarangan yang memang mempunyai basis massa yang cukup besar. Salah satunya di Jakarta.

"Penentuan Cawagub ini bagian dari komitmen politik antara PKS dan Gerindra. Jadi jangan sampai polemik perebutan kursi DKI 2 menjadi bola salju yang merambah pada koalisi nasional hingga ke tingkat-tingkat daerah," terang Adi.

Karena itu, kata Adi, pihaknya melihat perlu adanya pertemuan pimpinan di tingkat pusat kedua partai tersebur untuk menyelesaikan polemik ini. "Jangan sampai berlarut-larut malah akan merugikan Prabowo-Sandiaga dalam kancah Pilpres April mendatang," pungkas Adi.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengaku sedang berada di luar kota. Sehingga belum bisa menandatangani surat berisi dua nama cawagub DKI yang direkomendasikan tim panelis uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). "Kitanya lagi di luar kota," kata Taufik.

Taufik menyampaikan, penandatanganan surat berisi dua nama cawagub itu baru akan dilakukan pekan depan. Dia belum bisa memastikan hari penandatanganan surat itu. "Enggak (tanda tangan hari ini), belum, minggu depan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI, Syarif mengatakan dua nama itu belum final. Karena hasil rekomendasi dari tim penguji kepatutan dan kelayakan belum dibahas bersama pimpinan partai pengusung. "Belum berembuk juga. Berembuk bersama pimpinan partai pengusung,” kata Syarif.

Justru Syarif mempertanyakan pihak yang menyebarluaskan dua nama cawagub tersebut. Syarif menyatakan, yang menyebarluaskan informasi adalah pihak yang tidak tahu persoalan. "Siapa yang mengatakan itu? Tidak tahu persoalan," tukas Syarif.

Padahal, DPW PKS DKI telah menetapkan dua nama cawagub yang akan diserahkan kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan. Kedua nama cawagub tersebut adalah Sekretaris DPW PKS DKI, Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu.

Ketua Umum DPW PKS DKI, Sakhir Purnomo, mengatakan, dua nama cawagub tersebut akan segera diserahkan ke Anies. Hanya saja pihaknya, masih menunggu surat pengajuan dua nama cawagub itu ditandatangani DPD Gerindra DKI.



CLOSE