Pengamat: Pansus Perombakan Jabatan DKI Tidak Urgen

Pengamat: Pansus Perombakan Jabatan DKI Tidak Urgen
Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Erwin C Sihombing / JAS Jumat, 15 Maret 2019 | 13:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wacana Komisi A DPRD DKI membentuk panitia khusus (pansus) perombakan jabatan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dianggap tidak mendesak. Para anggota dewan diminta menyimpan energinya untuk menghadapi Pemilu 2019 daripada membentuk pansus yang nantinya hanya bikin gaduh.

"Niatnya mungkin baik tetapi apakah ada jaminan dari DPRD bahwa pansus tersebut akan efektif melakukan penyelidikan ketika mereka justru tengah berjuang untuk menang pemilu?" kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Lucius mengaku khawatir pembentukan pansus tidak menghasilkan kesimpulan apapun atau semangat di awalnya, tetapi masuk angin di pertengahan jalan. Mengingat situasi sekarang sudah mendekati pemilu, perombakan jabatan sebaiknya dijadikan catatan untuk mengoreksi kebijakan gubernur di tahun selanjutnya.

"Alih-alih akan menghasilkan sesuatu, pansus tersebut bisa jadi hanya akan menciptakan situasi gaduh," ucapnya.

Menurutnya, dewan bisa melakukan alternatif lain selain menggunakan opsi membentuk pansus yang nantinya harus disepakati seluruh fraksi dan diputus dalam sidang paripurna.

DPRD DKI bisa mengadakan rapat kerja dengan pejabat terkait untuk meminta klarifikasi. Hal itu penting untuk mendapat gambaran awal dan menemukan adanya indikasi pelanggaran.

Selain itu, dewan sebaiknya mengalihkan energinya untuk mengawasi kinerja pejabat-pejabat hasil perombakan. Penilaian terhadap kinerja mereka merupakan kunci untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran perombakan jabatan.

"Yang paling penting juga bagaimana DPRD aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat-pejabat hasil perombakan itu. Hasil kerja mereka bisa menjadi sarana untuk menilai apakah keputusan melakukan perombakan lebih didasarkan alasan subjektif ketimbang objektif," kata Lucius.

Anggota Komisi A DPRD DKI William Yani memastikan Komisi A telah bersepakat untuk mengusulkan pansus terkait perombakan 1.125 pejabat yang dilakukan Gubernur Anies. Keputusan tersebut diambil setelah pihaknya tidak mendapat penjelasan yang konkret dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI.

Namun demikian proses untuk membentuk pansus tidak mudah. Sebab menurut William, hal itu harus melalui persetujuan fraksi-fraksi dan diputuskan dalam sidang paripurna. Sebelum menuju ke sana pihaknya juga harus mendapat persetujuan dari pimpinan dewan.

"Prosedurnya nanti harus ada rapat paripurnanya, harus ada persetujuan dari masing-masing fraksi. Kalau pansus itu gabungan dari semua komisi, semua fraksi," kata William.



Sumber: Suara Pembaruan