Pengamat: Subsidi MRT untuk Pengguna Roda Empat

Pengamat: Subsidi MRT untuk Pengguna Roda Empat
Sejumlah warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Jakarta, Selasa 12 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Mikael Niman / FER Sabtu, 30 Maret 2019 | 17:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno, mengatakan, pembangunan MRT fase pertama belum dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Pasalnya, kemacetan di DKI tak hanya di berada di lintasan MRT semata.

"Dengan panjang lintasan MRT sekitar 17 kilometer, belum banyak atasi kemacetan. Minimal, hanya dapat mengurangi kemacetan di jalan-jalan sepanjang lintasan MRT," ujar Djoko Setijowarno, Sabtu (30/3/2019).

Antusias publik terhadap moda transportasi ini, kata Djoko, dapat dilihat setelah 1 April mendatang, saat harga tiket telah diberlakukan. "MRT memang perlu daya tarik, sehingga publik pengguna kendaraan roda empat mau beralih menggunakan MRT," tutur Djoko.

Penggunaan MRT tetap lebih hemat ketimbang menggunakan kendaraan roda empat. Djoko menguraikan, pengguna kendaraan roda empat dapat menghabiskan uang sekitar Rp 7 juta per bulan. Uang itu digunakan untuk membayar gaji sopir, pembelian BBM, tol, parkir hingga perawatan kendaraan.

"Di Jakarta, rata-rata minimal sekitar Rp 7 juta per bulan dihabiskan oleh pengguna kendaraan roda empat. Jika beralih ke transportasi umum seperti MRT, dipastikan akan lebih irit. Dengan begitu, berharap pengguna kendaraan roda empat dapat beralih ke transportasi umum," jelas Djoko Setijowarno.

Lebih lanjut, Djoko menambahkan, pemberian subsidi tiket hingga Rp 572 miliar per tahun, dinilai tak terlalu besar mengingat kemampuan keuangan Pemprov DKI saat ini.

"Kalau hanya subsidi Rp 572 miliar, masih tergolong rendah. Silpa DKI tahun lalu saja dikisaran Rp 17 triliun. Subsidi tersebut ditujukan memang untuk kalangan menengah ke atas yang mau meninggalkan penggunaan kendaraan roda empat. Kendaraan pribadi ini yang kerap menjadi biang kemacetan, polusi udara dan pemborosan BBM," beber Djoko.

Djoko pun menepis anggapan, subsidi tersebut salah sasaran karena hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang bekerja di wilayah Sudirman dan Thamrin.

"Bukan salah sasaran tapi memang yang disasar adalah kelompok tersebut," imbuh Dosen Unika Soegijapranata Semarang ini.



Sumber: Suara Pembaruan