Bawaslu DKI Dalami 160 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu DKI Dalami 160 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Pemungutan suara Pemilu 2019. ( Foto: Antara )
/ FER Sabtu, 20 April 2019 | 16:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menerima 160 laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada hari pencoblosan hingga pascapemungutan suara di berbagai wilayah di Ibu Kota.

"Kami menerima 160 laporan dugaan pelanggaran pada hari 'H' pencoblosan, dan pada tanggal 18 (April)," ujar Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, di kantor Bawaslu DKI, Jakarta, Sabtu (20/4/2019).

Puadi mengatakan, jenis dugaan pelanggaran itu seperti surat suara yang habis, kekurangan surat suara, pengawas yang ingin mengawasi TPS tapi tidak diizinkan oleh Kolompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga laporan adanya politik uang.

"Ada juga KPPS meminta kepada pemilih menandatangani surat suara yang seharusnya ditandatangani ketua KPPS. Nah ini sama pemilih," ucap Puadi.

Saat ini, kata Puadi, Bawaslu DKI tengah mendalami serta mengkaji ratusan laporan dugaan pelanggaran tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran administratif mau pun pidana Pemilu, Bawaslu akan memberikan rekomendasi tindaklanjut ke KPU DKI.

Salah satu rekomendasi yang bisa saja diusulkan Bawaslu yakni pemungutan suara ulang (PSU). Menurut Puadi, terdapat 19 wilayah yang berpotensi melakukan PSU.

Puadi mencontohkan, di TPS 121 Cakung, surat suara ditandatangani oleh pemilih. Padahal berdasarkan aturan, surat suara harus ditendatangani oleh ketua KPPS.

"Tapi di Cakung, ketua KPPS-nya memberikan kesempatan kepada pemilih (menandatangani surat suara), itu adalah potensi PSU. Ini potensi bukan rekomendasi yah," pungkas Puadi.

 



Sumber: ANTARA