199 PNS DKI Bersaing Duduki 17 Jabatan Eselon

199 PNS DKI Bersaing Duduki 17 Jabatan Eselon
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melantik tujuh pejabat eselon II hasil lelang jabatan tahap II di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / BW Selasa, 23 April 2019 | 16:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 199 pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta mendaftarkan diri dalam seleksi jabatan. Mereka akan bersaing menduduki 17 jabatan eselon yang masih kosong akibat rotasi besar-besaran yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan, pendaftaran seleksi jabatan untuk 17 posisi jabatan tersebut telah ditutup Jumat (19/4/2019). Saat ini, proses seleksi jabatan sudah memasuki tahapan seleksi administratif.

“Sudah, hari Jumat pekan lalu, sudah selesai pendaftarannya. Mereka dalam proses seleksi administratif sekarang. Semuanya berjalan sesuai jadwal,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir mengatakan, total jumlah pendaftar seleksi jabatan ada 199 PNS. Mereka mendaftar merata untuk semua formasi. Namun, yang paling banyak jumlah pendaftarnya ada di rumpun administrasi pemerintahan.

“Posisi yang paling diminati adalah rumpun administrasi pemerintahan. Setiap PNS yang mendaftar, setidaknya pernah bekerja atau memiliki linier pengalaman kerja maksimal lima tahun. Misalnya, dia sudah bekerja di rumpun kesejahteraan rakyat, maka penempatan dia ke sana,” kata Chaidir.

Bila lolos seleksi administratif, maka peserta akan menjalani serangkaian tes mulai dari tes CAT, tes kompetensi, tes kesehatan, dan tes wawancara.

“Nanti dalam tes wawancara ada public hearing dengan Gubernur DKI. Dengan sistem tanya jawab. Selesai public hearing, Gubernur akan memutuskan tiga kandidat. Ketiga nama itu akan diusulkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN),” terang Chaidir.

Nama-nama yang lolos akan diteliti kembali oleh KASN. Selanjutnya, KASN akan membuat surat keputusan agar pejabat pembina kepegawaian mengambil keputusan akhir.

"Setelahnya kita laporkan lagi ke KASN untuk minta izin rekomendasi pelantikan. Barulah nanti diadakan pelantikan seperti biasa," ungkap Chaidir.

Ditegaskan, proses rekrutmen yang dilakukan Pemprov DKI bebas dari praktik nepotisme atau kecurangan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari tim panitia seleksi yang diambil dari akademisi.

Adapun 17 posisi yang kosong dan segera diperebutkan, adalah kepala Badan Pengelola Aset Daerah, kepala Badan Pembinaan BUMD, kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kemudian kepala Dinas Sumber Daya Air, kepala Dinas Lingkungan Hidup, kepala Dinas Perhubungan, kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertanahan.

Terakhir ada direktur RSUD Pasar Rebo, direktur RSUD Cengkareng, wakil kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, wakil kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Kota Jakarta Selatan.

Di samping itu ada tiga kepala biro yang dibuka, yakni kepala biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, kepala biro Perekonomian dan kepala biro Administrasi Sekretaris Daerah.



Sumber: BeritaSatu.com