DKI Belum Punya Pergub Pengurangan Sampah Plastik

DKI Belum Punya Pergub Pengurangan Sampah Plastik
Ilustrasi sampah plastik. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / MPA Selasa, 23 April 2019 | 18:53 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Hingga saat ini, Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tentang pengurangan sampah plastik belum juga ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies mengatakan hingga saat ini, ia masih menunggu draft rancangan Pergub tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI.

“Belum (ditandatangani). Masih menunggu dari Dinas LH DKI untuk dibereskan dulu,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Ketika ditanya poin apa saja yang sedang direvisi, Anies enggan berkomentar. Ia meminta media mengecek langsung ke Dinas LH DKI. “Cek mereka saja. (Draf) belum sampai ke saya,” ujar Anies Baswedan.

Seperti diketahui Pergub tentang pengurangan sampah plastik memuat ketentuan pembatasan penggunaan kantong plastik dalam setiap transaksi jual beli.

Dalam draft Pergub larangan plastik terdapat tahapan-tahapan sanksi. Mulai dari teguran tertulis, denda sebesar Rp5-Rp25 juta sampai pencabutan izin usaha.

Bila pelanggar mendapatkan surat teguran tertulis sebanyak tiga kali, maka pelanggar akan dikenakan denda dari Rp 5 juta hngga Rp 25 juta.

Bila sanksi denda juga tak dilaksanakan maka akan diberlakukan sanksi pembekuan izin. Sedangkan sanksi tertinggi ialah pencabutan izin usaha. Aturan ini berlaku efektif terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selambat-lambatnya enam bulan sejak Peraturan ini diundangkan. Sedangkan aturan ini efektif terhadap Pasar selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan.

Dalam draf Pergub itu juga diatur bahwa penggunaan kantong sekali pakai dapat digunakan apabila untuk mewadahi barang basah atau berisiko mengalami kebocoran. Misalnya untuk mewadahi makanan mentah, makanan siap saji, atau bahan pangan yang tidak terselubung kulit maupun kemasan apapun.



Sumber: BeritaSatu.com