KPU Kota Bogor Kesulitan Cari Panitia Pemilu Berusia Produktif

KPU Kota Bogor Kesulitan Cari Panitia Pemilu Berusia Produktif
Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri pemakaman Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Bogor Anwar Sofian Harahap, Selasa (23/4/2019).
Vento Saudale / BW Kamis, 25 April 2019 | 12:59 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor Samsudin mengatakan, sangat sulit mencari relawan untuk menjadi panitia penyelenggara pemilu. Keterbatasan sumber daya itu menyebabkan sebagian besar panitia penyelenggara pemilu diisi usia lanjut.

“Tidak semua wilayah di Kota Bogor mudah mendapat relawan untuk menjadi panitia. Khususnya di wilayah perumahan. Lebih banyak relawan pensiunan, orang lanjut usia yang bersedia,” kata Samsudin, Kamis (25/4/2019).

Rata-rata petugas KPPS sudah beberapa kali menjadi panitia penyelenggara Pemilu sebelumnya. Sedangkan, usia produktif, hari libur lebih menginginkan berada di rumah karena aktivitas bekerja di luar Kota Bogor.

Terkait perekrutan panitia penyelenggara, lanjut Samsudin, sifatnya relawan. Siapa yang bersedia maka diminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan seperti KTP, pendidikan terakhir, dan keterangan sehat secara jasmani dan rohani.

“Memang dalam perekrutan, tidak spesifik mempunyai riwayat penyakit. Namun, bukan riwayat kesehatan, jatuh korban karena beban kerja pada pemilu kali ini lebih berat. Jangankan yang sakit, yang sehat saja jatuh sakit,” kilah Samsudin.

Samsudin tidak menampik bahwasanya dalam Pemilu kali ini ada jatuh korban bahkan hingga meninggal. Kata dia, perlu ada evaluasi terkait penyelenggaraan pemilu serantak khususnya dari KPU RI, DPR RI dan pemerintah sebagai pembuat Undang-undang.

Pertama, tambah Samsudin, evaluasi terkait waktu. Bisa saja, piplres dan pileg dipisah. Jika serentak, jumlah panitia bisa ditambah menjadi dua kali lipat. Sehingga, setiap petugas hanya beraktivitas sesuai jam kerja dan dapat bergantian.
Honor dan jaminan kesehatan juga bisa dipertimbangkan lebih baik.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya mengkritisi penitia penyelenggara pemilu (PPS) yang sebagian besar lanjut usia dan tidak terekam kesehatannya. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lima hari pasacapencoblosan di Kota Bogor, dua orang dilaporkan meninggal dunia dan enam orang sakit.

"Kita harus evaluasi, terkait penyelenggaraan pemilu. Agar lebih mementingkan faktor keselamatan panitia penyelenggara. Karena korbannya cukup banyak dan masif, tidak hanya di Kota Bogor saja," papar Bima, Selasa (23/4/2019).



Sumber: BeritaSatu.com