Komisi C Minta Kebijakan Pembebasan PBB di DKI Dilanjutkan

Komisi C Minta Kebijakan Pembebasan PBB di DKI Dilanjutkan
Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan. ( Foto: ist )
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 25 April 2019 | 12:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi C DPRD DKI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) untuk hunian dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar tetap dilanjutkan.

Ketua Komisi C DPRD DKI, Santoso mengatakan meski kebijakan pembebasan PBB-P2 untuk hunian di bawah Rp 1 miliar merupakan ide mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, tetapi kebijakan tersebut dinilai membantu warga Jakarta yang tidak mampu membayar PBB.

Selain itu, dari 990.437 wajib pajak yang mendapatkan pembebasan PBB, potensi pendapatan pajak tidak terlalu besar. Yakni hanya Rp 270 milliar.

“Jadi kami ingin kebijakan pembebasan PBB tetap dipertahankan,” kata Santoso, Kamis (25/4/2019).

Kendati demikian, politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mendukung kebijakan Gubernur DKI, Anies Baswedan yang akan melakukan pendataan ulang atas lahan dan bangunan di DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor PBB-P2.

Hal senada juga disampaikan, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Jhonny Simanjutak. Ia menegaskan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 259 tahun 2015 yang menjadi aturan hukum pembebasan PBB-P2 bagi hunian di bawah Rp 1 miliar, memang disahkan oleh BTP.

“Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi masyarakat kelas menengah bawah,” kata Jhonny.

Tidak hanya itu, pembebasan PBB-P2 untuk hunian di bawah Rp 1 miliar dilakukan untuk mendorong Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk memaksimalkan potensi pendapatan pajak di sektor-sektor pajak lain. Seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak reklame.

“Masih banyak bidang pajak lain yang belum dimaksimalkan pendapatannya oleh BPRD. Jadi BPRD perlu menciptakan terobosan baru untuk mengejar pendapatan pajak yang selalu dinaikkan targetnya tiap tahun. Dan kebijakan pembebasan PBB tetap dipertahankan atau dilanjutkan karena menguntungkan warga,” terang Jhonny.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru saja mengundangkan Pergub No. 38/2019 yang merevisi Pergub No. 259/2018.

Dalam pergub revisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menambahkan pasal 2A, 4A dan 5A. Dalam pasal 4A tertulis pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.



Sumber: BeritaSatu.com