Anies Imbau Penghuni Rusun atau Apartemen Taati Pergub No 132/2018

Anies Imbau Penghuni Rusun atau Apartemen Taati Pergub No 132/2018
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / CAH Jumat, 10 Mei 2019 | 16:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau seluruh penghuni rumah susun sederhana milik (rusunami atau apartemen) mentaati Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Dalam pergub ini, harus dilakukan penyesuaian struktur Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

“Kita hidup di kota besar yang makin hari makin membutuhkan rumah susun sebagai tempat tinggal. Artinya, kita ingin orang yang tinggal di rumah susun itu puas. Sehingga lebih banyak lagi orang yang mau tinggal di rumah susun,” kata Anies Baswedan di Auditorium Gedung PKK Melati Jaya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

Kenyataannya, lanjut Anies Baswedan, banyak penghuni rusunami atau apartemen yang merasakan adanya ketidakadilan dan tidak merasakan kenyamanan ketika tinggal di rusunami.

Sehingga kalau ditanya, apakah pemilik rusunami akan merekomendasikan orang untuk tinggal di sana, banyak yang tidak merekomendasikan agar tidak tinggal di rusunami.

“Nah, Pemprov DKI berkepentingan orang tinggal di rumah susun itu puas. Sehingga makin banyak orang mau tinggal di rumah susun. Karena itu, aturan ini harus dilaksanakan dan para pengelola harus melihatnya dalam jangka panjang,” ujar Anies Baswedan.

Artinya, tambah Anies Baswedan, mereka yang selama ini mengelola dengan kendalinya sendiri harus melepaskan pengelolaan rumah susun kepada warga. Maka ketika mereka bisa membangun lebih banyak rumah susun, karena orang mau tinggal di rumah susun.

“Hari ini membangun, belum tentu orang mau tinggal di rumah susun. Karena tingkat kepuasannya rendah. Jadi memang harus melepaskan pengelolaannya kepada warga, tetapi jangka panjang kepuasan warga tinggal di rumah susun tinggi,” terang Anies Baswedan.

Anies masih memberikan waktu kepada ratusan rumah susun tersebut untuk menerapkan aturan dalam Pergub No 132 tahun 2018. Kalau tidak, maka sanksi akan diberlakukan. “Kita akan beri sanksi. Jelas di dalam aturan itu. Pemprov DKI akan memberikan sanksi dan akan kita laksanakan,” tegas Anies Baswedan.

Karena hingga saat ini, berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI, baru 67 dari 195 rumah susun milik yang mengajukan penyesuaian struktur organisasi P3SRS sesuai Pergub No. 132/2018.

Kemudian, dari 67 rusunami tersebut, baru empat P3SRS yang selesai melakukan penyesuaian dan mendapatkan pengesahan dengan SK Kepala DPRKP DKI tentang Penyesuian AD/ART dan SK Kepala DPRKP tentang Pengurus dan Pengawas P3SRS. Anies pun menuturkan permasalahan P3SRS perlu segera disesuaikan demi kenyamanan penghuninya.

Berdasarkan Pergub No. 132/2018 dan arahan Dinas PRKP DKI Jakarta, seluruh P3SRS wajib mengajukan penyesuaian kepengurusan sesuai dengan pergub yang dimaksud sebelum April 2019. Apabila hingga April 2019 P3SRS terkait masih belum mengajukan penyesuaian maka surat teguran berupa SP1 dan SP2 akan diterbitkan oleh wali kota setempat.

Kemudian, bila SP1 dan SP2 dari wali kota setempat tidak ditanggapi oleh pihak P3SRS maka akan diterbitkan SK Gubernur tentang Pencabutan Akta Pengesahan Badan Hukum P3SRS.

Berdasarkan Pasal 102 Ayat 4b, DPRKP juga dapat memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang berurusan dalam hal perizinan untuk mencabut izin usaha pelaku pembangunan atau badan hukum pengelola rumah susun.



Sumber: BeritaSatu.com