Swastanisasi Air

KPK Minta Pemprov DKI Cegah Potensi Kerugian Negara

KPK Minta Pemprov DKI Cegah Potensi Kerugian Negara
Ilustrasi Air Bersih. ( Foto: Google )
Erwin C Sihombing / FER Jumat, 10 Mei 2019 | 18:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemprov DKI untuk mencegah potensi kerugian negara dari kebijakan swastanisasi air. DKI diharapkan cermat dalam proses renegosiasi kontrak kerja sama dengan Aetra dan Palyja yang bakal berakhir tahun 2023.

Baca Juga: Palyja Belum Sepakati Head of Agreement

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya berharap DKI memerhatikan poin-poin prinsipil selama sidang gugatan swastanisasi air bergulir di pengadilan sejak di tingkat pertama hingga tingkat akhir (peninjauan kembali/PK). Pasalnya, dalam persidangan terdapat fakta adanya kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun dari privatisasi air.

"Kami berharap proses yang sedang berjalan di Pemprov DKI benar-benar dilakukan secara akuntabel, menerapkan prinsip-prinsip Integritas dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan," kata Febri, di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Atas dasar itu, KPK mengundang Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum serta Sekda DKI untuk meminta penjelasan terkait rencana renegoisasi kontrak dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

"Terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Febri.

Baca Juga: Aetra dan PAM Jaya Tandatangani Kesepakatan Awal

Polemik swastanisasi air di DKI bermula dari gugatan koalisi LSM yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ). Gugatan dimulai sejak 2012 dan pada 2015 Pengadilan Negeri Jakpus mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang meminta Pemprov DKI menghentikan kegiatan swatanisasi air.

Keputusan itu dianulir di tingkat banding lantaran Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan permohonan banding dari Pemprov DKI. Namun, di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) membatalkan keputusan tersebut dan menyatakan Pemprov DKI harus menghentikan kebijakan swastanisasi air.

Sekalipun begitu, pada akhir 2018 yang lalu, MA malah membatalkan putusan kasasi yang mengharuskan DKI mengelola air, dengan mengabulkan permohonan PK dari Menkeu.

Gubernur DKI, Anies Baswedan, tetap mengupayakan renegoisasi kerja sama dengan Aetra dan Palyja. Namun baru Aetra yang menyepakati klausul pengembalian konsensi pengelolaan air ke Pemprov dengan menandatangani Head of Agreement (HoA). Sedangkan Palyja dikesankan tidak kooperatif.

"Untuk meeting saja (Palyja) susah. Sedangkan Aetra itu responsif," ungkap Anies.



Sumber: Suara Pembaruan