Pemprov DKI Lemah dalam Inventarisasi Aset

Pemprov DKI Lemah dalam Inventarisasi Aset
Rapat paripurna penyampaian LHP BPK atas LKPD TA 2018 yang meraih hasil WTP di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/5/2019). ( Foto: Berita Satu / Lenny Tambun )
Lenny Tristia Tambun / BW Rabu, 15 Mei 2019 | 14:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Meski memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat inventarisasi atas aset di DKI Jakarta masih lemah.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengatakan, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

“Permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Bahrullah Akbar dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD APBD DKI 2018 di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Temuan pemeriksaan tersebut di antaranya pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap. Kemudian, terdapat aset fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum) berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI tetapi masih dimanfaatkan oleh pengembang. Lalu, terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh pengembang, tetapi belum diserahkan kepada Pemprov DKI.

“Serta adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan,” ujar Bahrullah Akbar.

BPK juga mengungkapkan temuan antara lain penyusunan anggaran pembangunan pada dua RSUD kurang memadai yang mengakibatkan jumlah pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan melebihi kebutuhan.

Juga masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal. Serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum atau kurang dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD.

Berdasarkan pasal 20 UU No 15/2004, mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

“BPK berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” papar Bahrullah Akbar.



Sumber: BeritaSatu.com