DKI Akan Selesaikan Masalah Aset dalam 60 Hari

DKI Akan Selesaikan Masalah Aset dalam 60 Hari
Rapat paripurna penyampaian LHP BPK atas LKPD TA 2018 yang meraih hasil WTP di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/5/2019). ( Foto: Berita Satu / Lenny Tambun )
Lenny Tristia Tambun / BW Rabu, 15 Mei 2019 | 14:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyelesaikan masalah aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Tahun Anggaran (TA) 2019 dalam waktu 60 hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, untuk menuntaskan temuan BPK yang menyatakan inventarisasi aset DKI masih lemah, pihaknya sudah menyiapkan sistem penataan aset.

“Karena banyak aset-aset lama kita yang pencatatannya tidak selalu rapi. Aset DKI itu mulai dari tahun 1950-an, 1960-an, dan 1970-an. Namun, sekarang sudah ditata dengan rapi,” kata Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Bahkan, saat ini, Pemprov DKI sudah mempunyai Majelis Penetapan Status Aset. DKI merupakan provinsi satu-satunya yang memiliki majelis ini di Indonesia.

“Anda jika lihat, sidangnya seperti sidang di pengadilan memakai pakaian hakim. Insyaallah yang masih tersisa kita tuntaskan. Namun, secara umum (penataan aset) berjalan dengan baik,” ujar Anies.

Anies tidak mengetahui berapa persentase aset DKI yang belum tercatat. Namun, ia yakin, bila Pemprov DKI serius melakukan pencatatan aset dengan sistem akuntansi yang benar, maka penataan aset akan dapat rampung.

“Begitu kita lakukan dengan serius selama dua tahun ini, kita mendapatkan WTP dari BPK,” ungkap Anies.

Terhadap lahan DKI yang masih sengketa, ia mengatakan lahan tersebut tetap dicatat sebagai aset DKI. Kepemilikan tinggal menunggu keputusan dari pengadilan.

Di tempat terpisah, Kepala Inspektorat Provinsi, Michael C Rolandi mengatakan, dalam penataan aset di DKI Jakarta ada sebanyak 725 entitas akuntansi yang tersebar di seluruh unit kerja perangkat daerah (UKPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) senilai Rp 436 triliun yang belum tercatat.

“Itu besar sekali. Kalau tidak ada pengelolaan cashless, akan menyulitkan saat menyusun laporan keuangan. Itu sebuah kita masukkan. Kami berikan masukan. Kami melakukan review dalam penyusunan laporan keuangan,” kata Michael.

Diakui, dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang menjadi kendala adalah penataan dan pencatatan aset. Agar tidak mengulangi masalah aset, maka sejak 2019, aset yang dibeli harus selesai dicatat dalam waktu tiga bulan.

“Kami juga arahkan nanti ke pembelian barang untuk lebih cermat nantinya,” papar Michael.

Terkait penagihan fasos dan fasum yang juga menjadi temuan BPK, diakuinya, juga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Sekarang penagihan fasos dan fasum dilakukan oleh wali kota.

“Supaya lebih cepat. Ketika di sana ada berita acara baru diserahkan ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD),” ungkap Michael.

Ia mengaku belum tahu secara detail berapa lagi fasos dan fasum yang belum tertagih, karena semuanya harus dinilai terlebih dahulu oleh tim aset.

“Makanya kita buat tim wali kota dan BPAD. BPK kemarin minta ada action plan untuk wali kota nagih. Nanti dibahas lebih lanjut karena baru diserahkan. Kita punya waktu 60 hari,” pungkas Michael.

Dari hasil penataan aset yang dilakukan beberapa tahun ini hingga Februari 2019, Pemprov DKI Jakarta berhasil mencatat nilai aset yang dimiliki DKI hampir mencapai Rp 500 triliun. Kemudian angka tersebut berkurang hingga Maret yang mencapai Rp 436 triliun yang belum terdata.

Menurutnya, pencatatan aset harus lengkap dengan nilai, sertifikat hak milik serta lokasi aset tersebut. Ini yang sedang terus diinventarisasi oleh BPAD DKI. Begitu juga dengan aset yang didapatkan hibah atau yang tidak dibangun menggunakan APBD DKI, juga harus dicatat beserta dengan kelengkapan administrasinya.



Sumber: Suara Pembaruan