Anggota DPRD DKI Minta Anies Mutakhirkan Data Kependudukan

Anggota DPRD DKI Minta Anies Mutakhirkan Data Kependudukan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengundang puluhan peserta Mudik Gratis Bareng Pemprov DKI di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 12 Juni 2019 | 15:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengantisipasi pendatang baru yang ingin bekerja di Jakarta, DPRD DKI meminta Gubernur DKI, Anies Baswedan meneruskan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi kependudukan (GISA) yang diluncurkan tahun lalu.

Program ini berupa pemutakhiran data kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, dan pelayanan administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Darussalam mengatakan data kependudukan berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemprov DKI. Sehingga seluruh pelayanan masyarakat yang disediakan Pemprov DKI, benar-benar tepat sasaran untuk warga DKI Jakarta.

“Apalagi, sebelumnya Pak Gubernur mengeluhkan kurang lengkapnya data administrasi kependudukan yang selalu menjadi kendala dalam melayani kebutuhan warga. Saya hanya mengulang ucapan Pak Gubernur tahun lalu. Dia bilang, kelengkapan data administrasi kependudukan itu sangat penting. Supaya pemerintah mudah menunaikan kewajiban bagi warga," kata Darussalam, Rabu (12/6/2019).

Bila data kependudukan sudah dimutakhirkan maka dapat digabungkan dengan penyusunan perawatan wilayah. Dengan demikian, rencana program one map, one data, one policy yang diinginkan Anies Baswedan bisa terwujud.

“Memutakhirkan data kependudukan berarti juga mendata pendatang baru. Kalau mendata pendatang baru tidak dilakukan bagaimana bisa mewujudkan program ini? Jadi gubernur jangan asal populis dalam membuat kebijakan. Harus konsisten. Dulu meminta SKPD dan warganya tertib administrasi kependudukan. Sekarang malah berbuat sebaliknya,” terang Darussalam.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga mengatakan operasi yustisi jangan dimaknai melarang pendatang baru ke Jakarta. Tetapi merupakan langkah antisipasi risiko masalah timbul.

“Sebagai pengelola ibu kota, Gubernur DKI harus mengantisipasi arus urbanisasi pascalebaran,” kata Nirwono Yoga.

Karena itu, ia mengimbau Pemprov DKI tak memberi ruang bagi warga luar yang tidak memiliki keterampilan hingga tempat tinggal yang jelas ketika datang ke Jakarta pascalebaran.

Larangan terhadap pendatang yang tidak memiliki keterampilan atau tempat tinggal yang jelas, untuk mengantisipasi dampak negatif bagi ibu kota Republik Indonesia ini. Di antaranya, semakin banyaknya bermunculan pemukiman kumuh dan padat penduduk, menjamurnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kriminalitas dan pengangguran.

Nirwono Yoga melihat ada langkah antisipasi pendatang baru yang akan dilakukan Pemprov DKI pascalebaran tahun ini. “Harusnya sudah ada strategi yang akan dilakukan oleh pemprov DKI dalam antisipasi arus urbanisasi yang akan datang. Di sini yang perlu ketegasan dari seorang gubernur," ungkap Nirwono Yoga.



Sumber: BeritaSatu.com