Penerbitan IMB Reklamasi Bukti Anies Tidak Transparan

Penerbitan IMB Reklamasi Bukti Anies Tidak Transparan
Anies Baswedan di pulau reklamasi. ( Foto: Antara )
Erwin C Sihombing / FER Kamis, 13 Juni 2019 | 20:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan sedikitnya 600 IMB untuk bangunan rumah dan rumah kantor di Pulau D, dinilai menjadi bukti bahwa gubernur tidak transparan dalam menjalankan kebijakan, sekaligus menandakan sikap yang mendua terhadap kelanjutan pulau reklamasi.

Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai, sikap Anies terhadap kelanjutan proyek reklamasi menjadi tidak jelas. Di awal menjabat, menegaskan menolak kelanjutan pembangunan namun belakangan secara diam-diam menerbitkan IMB untuk bangunan yang sebelumnya telah disegel.

"Ini kasus agak unik memang, ada inkonsistensi dalam menjalankan kebijakan. Bahkan, diam-diam telah menerbitkan IMB yang menunjukan gubernur tidak transparan," kata Trubus, di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Anies diketahui sedikitnya telah menerbitkan IMB untuk 409 rumah dan 212 rumah kantor di Pulau D. Langkah gubenur tersebut lantas dipertanyakan bukan hanya karena sebelumnya telah menyegel bangunan-bangunan di atas pulau reklamasi tetapi IMB tersebut dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas.

"IMB khusus reklamasi harus didasari dari Perda Zonasi Wilayah Pesisir yang hingga kini belum disahkan. Kalau tidak ada perdanya lantas hukum yang melindungi IMB itu apa?" beber Trubus.

Trubus menyayangkan langkah gubenur yang mengesankan secara malu-malu mulai mendukung reklamasi. Trubus juga menganggap wajar adanya kebingungan ditingkat implementasi lantaran gubernur telah menunjuk PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) sebagai pengelola tiga pulau reklamasi yang sudah jadi yaitu, Pulau C, D dan G setelah Anies membatalkan izin.

"Yang jadi pertanyaan sekarang, IMB itu untuk Agung Podomoro atau Agung Sedayu? Saya jadi memaklumi jika Jakpro yang ditunjuk untuk mengelola nantinya malah kebingungan," kata Trubus.

Sepatutnya, lanjut Trubus, Anies menjelaskan secara gamblang konsepnya terhadap pulau reklamasi. Jika memang reklamasi dilanjutkan maka harus dibeberkan keuntungan yang didapat masyarakat dan pemerintah bentuknya seperti apa.

Trubus khawatir langkah Anies seperti ini malah membuat publik membandingkan kinerja mantan Mendikbud itu dengan kinerja gubenur terdahulu yang getol dengan reklamasi.

"Harus ada ketegasan dari gubernur. Keberpihakannya ke mana. Jangan membuat masyarakat bertanya-tanya, terlebih kalangan LSM dan nelayan yang sejak awal menolak reklamasi," pungkas Trubus.

 



Sumber: Suara Pembaruan