Pergub Nomor 2016/2016, Legalisasi Pengembang untuk Bangun Pulau Reklamasi

Pergub Nomor 2016/2016, Legalisasi Pengembang untuk Bangun Pulau Reklamasi
Gubernur DKI, Anies Baswedan. ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia )
Lenny Tristia Tambun / JAS Rabu, 19 Juni 2019 | 13:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206/2016 bisa dijadikan aturan yang melegalisasikan pengembang untuk membangun di atas lahan pulau hasil reklamasi.

“Bisa. Memang dengan adanya pergub itu, maka kegiatan dan bangunan di sana yang semula bermasalah secara hukum menjadi punya dasar hukum,” kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6/2019).

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebenarnya Anies Baswedan memiliki kewenangan untuk mencabut pergub tersebut. Namun, menurut Anies, permasalahan bukannya mencabut atau tidak peraturan tersebut. Tetapi pada kekhawatiran akan timbulnya masalah ketidakpastian hukum di Ibu Kota negara Republik Indonesia.

“Tidak sesederhana itu. Begini ya, ada prinsip fundamental dalam Hukum Tata Ruang yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak berlaku surut. Begitu juga dengan kasus ini, bila saya mencabut Pergub 206/2016 itu, agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang,” terang Anies Baswedan.

Jika sebuah kegiatan pembangunan gedung yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu, lanjut Anies, kemudian bisa divonis jadi kesalahan bahkan dikenakan sanksi dan dibongkar, karena perubahan kebijakan di masa berikutnya, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum, karena pernah ada preseden seperti itu.

“Suka atau tidak terhadap isi Pergub ini, faktanya pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat,” tutur Anies Baswedan.

Ketika ia mengecek di lapangan sejauh mana pengembang telah memanfaatkan aturan dalam Pergub Nomor 206/2016 untuk membangun kawasan reklamasi, ternyata luasan lahan reklamasi belum sepenuhnya dipakai.

Peluang hukum itu baru dipakai kurang dari lima persen dari total luas lahan hasil reklamasi. Artinya, masih ada 95 persen kawasan hasil reklamasi yang masih belum dimanfaatkan.

“Itu yang kita akan tata kembali agar sesuai dengan visi kita untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada publik. Misalnya sekarang sedang dibangun jalur joging, jalur untuk sepeda, lapangan untuk kegiatan olah raga termasuk akan dibangun pelabuhan dan lain-lain,” pungkas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.