Anies: Reklamasi Dihilangkan dalam RPJMD DKI

Anies: Reklamasi Dihilangkan dalam RPJMD DKI
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / WBP Rabu, 19 Juni 2019 | 14:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai bentuk komitmen terhadap janji kampanyenya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menghilangkan proyek reklamasi dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeerah (RPJMD) DKI 2018-2022. Dijelaskannya, reklamasi di Teluk Jakarta adalah program pemerintah. Adapun saat ini, program reklamasi di Teluk Jakarta itu telah dihentikan.

“Semula, ada 17 pulau yang sudah tercantum dalam Perda RPJMD dan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Artinya pemerintah diwajibkan melaksanakannya yaitu membangun reklamasi. Kebijakan kita adalah menghentikan dan memanfaatkan yang sudah terlanjur terjadi yaitu ada empat pulau,” kata Anies Baswedan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/6/2019).

Kini, lanjut Anies Baswedan, 13 pulau reklamasi yang sudah dihentikan kegiatannya, sudah tidak lagi tercantum di Perda RPJMD DKI Jakarta. Tidak hanya itu, penghapusan 13 pulau itu juga akan ditetapkan dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

“Hilangnya reklamasi dari Perda RTRW, RZWP3K, dan RPJMD adalah bentuk penghentian reklamasi sebagai program pemerintah DKI Jakarta. Itu semua adalah cara legal untuk memastikan bahwa gubernur di masa yang akan datang tidak bisa semena-mena melakukan reklamasi,” ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan, masalah reklamasi dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D atau Pulau Maju dikarenakan diterbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Akhirnya, ia sendiri mendapatkan dampak akibat dari penerbitan IMB yang sudah merupakan kewajiban Pemprov DKI.

“Menyalahkan atau tidak, faktanya sama yaitu Pergub 206/2016 telah diundangkan dan telah digunakan jadi dasar untuk membangun. Saya perlu tegaskan bahwa pergub adalah keputusan institusi gubernur dan saya harus menjaga kredibilitas institusi ini. Suka atau tidak atas peraturan itu, kenyataannya ia telah diundangkan dan bersifat mengikat,” ungkap Anies Baswedan.

Jangan sampai, kata dia, pemerintah sendiri yang membuat ketidakpastian hukum di hadapan masyarakat karena membatalkan landasan hukum yang telah digunakan.

Dalam kasus ini, bangunan yang senyatanya sudah terlanjur terbentuk lalu diubah statusnya dari legal menjadi ilegal. “Seperti yang saya katakan tadi, prinsip perubahan dalam hukum tata ruang adalah perubahan tersebut tidak berlaku surut. Oleh karena itu sekarang saya jaga agar institusi ini, insya allah, tidak akan mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan prinsip good governance,” tegas Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com