Anies: Kewajiban Pemprov Terbitkan IMB di Lahan Reklamasi

Anies: Kewajiban Pemprov Terbitkan IMB di Lahan Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengundang puluhan peserta Mudik Gratis Bareng Pemprov DKI di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / YUD Rabu, 19 Juni 2019 | 20:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pulau Maju yang merupakan hasil reklamasi, merupakan kewajiban Pemprov DKI.

Kewajiban ini harus dilaksanakan karena sudah tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan pihak swasta. Dengan kata lain, Pemprov DKI “dipaksa” untuk menerbitkan IMB tersebut.

Anies Baswedan menjelaskan, dalam penerbitan IMB pada umumnya, posisi Pemprov DKI adalah sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah izin.

Dalam kasus program pembangunan lahan reklamasi ini, posisi Pemprov DKI adalah sebagai salah satu pihak dalam sebuah Perjanjian Kerjasama sekaligus sebagai regulator.

“Mengapa? Program reklamasi ini sejak awal, yaitu di tahun 1997, melibatkan swasta sebagai pelaksana. Lalu, hubungan antara Pemprov DKI dan pihak swasta itu diatur menggunakan Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerja sama itu secara hukum adalah setara dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu,” terang Anies Baswedan.

Dijelaskannya, Pemprov DKI Jakarta terikat dalam Perjanjian Kerja sama dengan pihak swasta sebagai pelaksana program reklamasi. Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani pada tahun 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, 11 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017.

Perjanjian Kerjasama itu mengatur kewajiban pihak pelaksana reklamasi dan pihak Pemprov DKI. Salah satu kewajiban Pemprov DKI adalah memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya.

Dalam kaitan dengan permohonan IMB, sambung Anies Baswedan, kenyataan di lapangan, telah berdiri bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan Pergub 206/2016, semua keputusan pengadilan telah dikerjakan, dan semua denda serta kewajiban telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana reklamasi.

“Maka sesuai Perjanjian Kerja sama, Pemprov DKI diharuskan untuk menjalankan kewajibannya yaitu mengeluarkan IMB,” kata Anies Baswedan.

Karena terikat perjanjian kerja sama dengan pihak swasta, Pemprov DKI tidak menolak untuk menerbitkan IMB di Pulau D. Pemprov DKI hanya dapat menolak menerbitkan IMB apabila kewajiban pihak swasta yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama tidak dipenuhi.

Jika semua kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi pihak swasta, maka Pemprov tidak dapat menolak menerbitkan IMB. Apalagi, Perjanjian Kerjasama itu secara hukum adalah setara dengan Undang-Undang bagi pihak yang terikat.

“Sebagai regulator, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub 206/2016, tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri,” tutur Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com