BTP: Pergub No 206/2016 Tak Bisa Digunakan untuk IMB di Pulau Reklamasi

BTP: Pergub No 206/2016 Tak Bisa Digunakan untuk IMB di Pulau Reklamasi
Salah satu sudut Food Street di area ruko Pulau D Reklamasi Jakarta Utara beberapa waktu lalu. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Lenny Tristia Tambun / BW Rabu, 19 Juni 2019 | 22:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) angkat bicara terkait Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk 932 bangunan di Pulau Maju (Pulau D).

Ia mengaku sudah malas mengomentari pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyatakan Pergub PRK membuat Pemprov DKI punya kewajiban menerbitkan IMB 932 rumah dan rumah kantor di Pulau Maju.

Menurutnya, jika pergub tersebut bisa dijadikan landasan hukum untuk menerbitkan IMB di lahan reklamasi, maka sejak dari dulu ia menerbitkan IMB tersebut.

“Aku sudah malas komentarinya. Kalau Pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB,” kata BTP saat dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019).

BTP menegaskan, Pergub No 206/2016 dikeluarkan untuk membantu warga Jakarta yang sudah punya rumah tetapi tidak bisa membuat IMB.

“Intinya pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB,” terangnya.

Khusus untuk pulau reklamasi, lanjut BTP, saat itu tidak bisa diterbitkan IMB karena belum ada dasar hukumnya dalam bentuk peraturan daerah (perda).

“Kalau sekarang dengan pergub saya, No 206/2016 bisa membuat IMB pulau reklamasi, artinya itu pergub yang sama di tahun 2016 tidak bisa terbitkan IMB pulau reklamasi,” ujar BTP.

Menurutnya, Anies Baswedan sudah pintar berbicara dan hebat dalam menegakkan aturan terkait reklamasi.

“Sekarang karena gubernurnya pintar ngomong, Pergub aku sudah bisa untuk IMB pulau reklamasi tanpa perlu perda lagi yang ada kewajiban 15 persen dari NJOP dari pengembang untuk pembangunan DKI. Anies memang hebat bisa tidak mau (menerapkan) 15 persen buat bangun DKI. Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok lalu perda karena pasal 15 persen kontribusi tambahan,” jelas BTP.

Padahal di dalam Pergub 206/2016 disebutkan Pulau C, Pulau D, dan Pulau E hasil reklamasi bertujuan untuk menciptakan kawasan terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata, kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas beserta dasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah.

Ia menyindir Anies sebagai gubernur yang antireklamasi, sedangkan dirinya kerap kali dituding sebagai gubernur pendukung reklamasi.

“Kan aku pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa capai di atas Rp 100 triliun dengan kontribusi tambahan 15 persen NJOP setiap pengembang yang jual lahan hasil reklamasi. Anies kan antireklamasi,” ungkap BTP.

Bahkan ia menyebut Anies sebagai gubernur paling berani menentang reklamasi karena melawan putusan kasasi PTUN terkait reklamasi. “Dan gubernur paling hebat berani lawan putusan kasasi PTUN soal reklamasi,” ujar BTP.

BTP menyinggung pembahasan dua raperda terkait reklamasi yang disandera oknum DPRD DKI. Hanya karena ada pasal kontribusi tambahan 15 persen, DPRD tidak mau ketok palu untuk mengesahkan kedua raperda itu.

“Ada apa dengan oknum DPRD yang menolak 15 persen kontribusi tambahan buat Pemda DKI untuk membangun infrastruktur? Padahal para pengembangnya mayoritas BUMD DKI dan swasta tidak ada yang keberatan dikenakan tambahan Kontribusi 15 persen tersebut. Apa oknum DPRD berpikir mau nekan pengusaha reklamasi agar tidak dapat IMB, sekaligus nawarin nego 15 persen? Tanya ke Taufik (M Taufik, Wakil Ketua DPRD) saja yang mimpin bahas perda tersebut. Hanya soal 15 persen saja kok beda dengan aku waktu itu,” papar BTP.



Sumber: BeritaSatu.com