Taufik Tak Terima Dituduh BTP Penyebab Gagalnya 2 Raperda Reklamasi

Taufik Tak Terima Dituduh BTP Penyebab Gagalnya 2 Raperda Reklamasi
Suasana lengang tampak di lokasi Pulau D, yang berada di sisi Utara dari kawasan elite Pantai Indah Kapuk (PIK), 5 Desember 2018. ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Fajarta )
Lenny Tristia Tambun / BW Rabu, 19 Juni 2019 | 22:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik tidak terima dituduh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) sebagai penyebab gagal disahkannya kedua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait proyek reklamasi.

Kedua raperda tersebut adalah Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Dengan tegas, Mohamad Taufik menyatakan BTP ngawur. Hal itu karena kalau kedua raperda itu disahkan, maka akan menjadi legitimasi proyek reklamasi 13 pulau yang sudah dihentikan Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk dilanjutkan kembali.

“Ahok ngawur. Oh itu mah perda yang sekarang saya sampaikan bahwa itu kan bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawur lah. Itu sekarang tidak pakai perda. Karena Pak Anies sudah menyetop reklamasi. Kalau perda dihidupkan lagi, itu 13 pulau hidup lagi. Ini kan kita ramai-ramai minta reklamasi disetop. Sudah disetop sama Anies kan,” kata Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Untuk pulau-pulau yang baru dibangun, Taufik mengusulkan dimasukkan saja dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Menurutnya, dulu kenapa konsep penataan lahan reklamasi dipisah, karena bangunan yang ada pulau reklamasi tidak boleh membenahi daratan. Namun, karena reklamasi sudah dihentikan, maka kalau ada perubahan dapat dimasukkan dalam perda RDTR dan RTRW.

Karena kedua raperda itu tidak ada, maka aturan kontribusi tambahan tidak berlaku. Justru pihak yang harus disalahkan adalah Agung Podomoro karena ada perjanjian dengan Pemprov DKI semasa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

“Ada kompensasinya. Ada perbedaannya sama kontribusi. Coba lihat lagi ke perjanjiannya. Cuma perjanjiannya itu untuk 15 pulau. Karena waktu itu dia sudah ada sebelum Jokowi. Kalau yang sini setahu saya tidak ada perjanjiannya karena dia hadir terlebih dulu waktu zaman Pak Fauzi Bowo. Nah ini harus ada rentang waktu yang berbeda gitu loh. Yang ada perjanjian kompensasi itu kurang lebih 15 pulau itu yang salah satunya pulau G. Jadi kalau tidak ada perdanya kembalikan ke perjanjiannya. Kan ada perjanjiannya,” terang Taufik.



Sumber: BeritaSatu.com