‎Dua Lahan SDN Bekasi Digugat Ahli Waris

‎Dua Lahan SDN Bekasi Digugat Ahli Waris
SDN 02 Jakamulya ( Foto: Istimewa )
Mikael Niman / JAS Senin, 1 Juli 2019 | 10:34 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - ‎Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendata, ada dua lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang masuk gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi. Gugatan ini dipicu karena pemerintah daerah belum melakukan peningkatan dokumen kepemilikan tanah menjadi sertifikat hak milik.

"Dua lahan SDN yang digugat warga adalah lahan SDN 02 Jakamulya dan SDN 03 Jakasetia di Kecamatan Bekasi Selatan,"‎ kata Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Roosndajani Retno Dewati, Senin (1‎/7/2019).

Menurutnya, gugatan tersebut diajukan oleh warga yang mengklaim sebagai ahli waris pemilik lahan pada 2018 lalu. ‎PN Bekasi kini tengah memproses gugatan tersebut dan kasus perdata ini sudah masuk tahap satu.

"Penyebab gugatan karena pemerintah daerah belum melakukan peningkatan dokumen kepemilikan lahan menjadi sertifikat hak milik," katanya.

Lahan kedua SDN masih berupa girik, kata dia, rawan digugat oleh pihak-pihak yang mengklaim sebagai ahli waris. Dia menjelaskan, pada saat pemekaran Kota Bekasi, lahan tersebut diserahterimakan dari Kabupaten Bekasi, pada 1998 lalu. Namun, hingga kini dokumen kepemilikan tanah tersebut masih berupa girik.

Untuk me‎ncegah adanya gugatan terhadap aset Pemkot Bekasi, kini pihaknya tengah melakukan perbaikan dokumen administrasi. "Kami berupaya melakukan perbaikan administrasi untuk mencegah dan menghindari gugatan serupa terulang kembali," ujarnya.

Proses gugatan perdata ini terbilang memakan waktu yang cukup lama. Saat pihak yang kalah dalam tingkat pertama, mereka akan melakukan upaya banding hingga tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

"Bahkan, pihak yang kalah dalam tingkat kasasi bisa saja mengajukan peninjauan kembali (PK) sehingga ada keputusan berkuatan tetap," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro, mengusulkan agar pemerintah daerah segera melakukan pengakuan aset dengan menerbitkan sertifikat hak milik daerah.

"Ada sekitar 300 hektare tanah kas desa (TKD) milik Kota Bekasi pascapemekaran dengan Kabupaten Bekasi dan lahan itu paling banyak berada di Kabupaten Bekasi," ungkapnya.

Dia mengatakan, banyak lahan milik Kota Bekasi justru berada di wilayah Kabupaten Bekasi. Semestinya, setelah pemekaran dengan Kabupaten Bekasi, Pemkot Bekasi langsung melakukan pendataan aset dan pembuatan sertifikat hak milik.

‎Dia mengatakan, aset daerah yang belum bersertifikat, rawan diserobot oleh mafia tanah yang mengaku sebagai ahli warisnya.

Bahkan, legislator kerap mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil alih potensi aset dari pihak pengembang properti. Bila aset dari pengembang itu tidak segera diakuisisi, dikhawatirkan bakal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi sengketa berkepenjangan antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli warisnya.



Sumber: BeritaSatu.com