Anies Pastikan Tiga Pulau Reklamasi Utamakan Kepentingan Publik

Anies Pastikan Tiga Pulau Reklamasi Utamakan Kepentingan Publik
Gubernur DKI, Anies Baswedan seusai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (26/6/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / YUD Sabtu, 6 Juli 2019 | 10:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan tiga pulau reklamasi yang kini bernama Pantai Kita, Pantai Maju dan Pantai Bersama dapat diakses oleh publik dan dibangun lebih mengutamakan kepentingan publik.

Ditegaskannya, hal paling utama yang membuatnya mengambil keputusan untuk menghentikan reklamasi, tidak hanya terkait masalah hidup masyarakat, tetapi juga menyangkut masalah lingkungan hidup.

“Masyarakat, nelayan, merekalah yang paling menghadapi masalah reklamasi. Karena mata pencaharian mereka hilang,” kata Anies Baswedan, Sabtu (6/7/2019).

Karena itu, lanjut Anies Baswedan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bertanggung jawab memastikan pengelolaan tiga pulau reklamasi dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan publik. Selain itu, ia memastikan kawasan pantai di pulau reklamasi nanti bisa diakses masyarakat secara gratis.

"Kita harus pastikan bagaimana kawasan ini menjadi kawasan yang nantinya bisa diakses publik. Nanti ketika pantai itu jadi, warga dari mana saja akan lihat pantai gratis," ujar Anies Baswedan.

Berdasarkan perjanjian kerja sama Pemprov DKI dengan pengembang, Anies Baswedan menyebut pengembang berhak mengelola 35 persen lahan yang direklamasi.

Sementara untuk mewujudkan pulau reklamasi yang bisa diakses publik, Pemprov DKI telah menugaskan BUMD DKI yang bergerak di bidang properti, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola kawasan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di sana.

“Nanti yang mengelola kawasan tiga pulau reklamasi sudah diserahkan ke PT Jakpro. Semuanya Jakpro yang akan mengelolanya,” tutur Anies Baswedan.

Anies Baswedan mengungkapkan bila pengelolaan kawasan di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta berkembang, maka dapat meningkatkan pendapatan negara. Karena disana akan bertumbuh kegiatan perekonomian dan berbagai pajak akan diberlakukan.

Terkait dengan kritikan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), Anies Baswedan menegaskan Pemprov DKI telah menerbitkan 932 IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Selain itu, Pemprov DKI tak membongkar 5 persen bangunan yang sudah ada di pulau reklamasi karena menghargai prinsip dasar hukum tata ruang.

Jika bangunan-bangunan tersebut dihancurkan, semua orang mungkin akan menganggap itu tindakan populis yang diharapkan banyak orang. Namun, kepercayaan terhadap aturan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta akan hilang.

"Kalau itu dihancurkan, populis, tepuk tangan semua, heroik, semua tepuk tangan, betul-betul jago nih dihancurkan semua, goliath gitu kan. Tapi saat yang sama orang bilang 'thats it kalau ada perjanjian dengan Pemprov DKI kalau ada regulasi jangan percaya dah, nanti ganti gubernur bisa berubah, sudah ada presedennya kok,” ungkap Anies Baswedan.

Begitu juga saat aturan tersebut dicabut, maka memberikan kesan Pemprov DKI bisa dengan bebas membuat aturan yang ingin diberlakukan dan menghapus peraturan lama yang berlaku.

"Kalau usahanya besar dan punya panduan rancang kota dan panduan itu diubah berlaku surut, maka kepercayaan kepada pemerintahan akan surut. Saya sering bilang suka atau tidak suka atas izin aturan itu, faktanya aturan itu sudah dipakai untuk kegiatan membangun secara legal," tukasnya.

Menjawab kritikan penamaan pulau menjadi Pantai Kita, Maju dan Bersama, Anies Baswedan menerangkan selama ini sebenarnya ada kesalahan penyebutan. Seharusnya, sebuah lahan yang merupakan hasil reklamasi disebut dengan kawasan pantai.

"Pulau C menjadi Kawasan Pantai Kita, Pulau D menjadi Kawasan Pantai Maju, Pulau G menjadi Kawasan Pantai Bersama," terang Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com