6 Dewan Kota Jakut Dilantik Bantu Tangani Masalah Kewilayahan

6 Dewan Kota Jakut Dilantik Bantu Tangani Masalah Kewilayahan
Anggota Dewan Kota Jakarta Utara periode 2019-2024 dilantik oleh Walikota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau dihadapan jajaran pejabat stakeholder terkait di kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa siang, 9 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Carlos Roy Fajarta )
Carlos Roy Fajarta / CAH Selasa, 9 Juli 2019 | 15:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Sebanyak enam anggota dewan kota Jakarta Utara dilantik untuk membantu pemerintah kota administrasi Jakarta Utara dalam menangani berbagai masalah atau persoalan kewilayahan, Selasa (9/7/2019).

Anggota dewan kota yang dilantik dan akan menjabat selama lima tahun 2019-2024 mewakili kecamatan masing-masing, yakni: Ridwan Hakim (Penjaringan), Syahrial (Pademangan), Muhamad Sidik (Tanjung Priok), Arifin (Koja), Hendriansyah Lubis (Kelapa Gading), dan Muhamad Rifai (Cilincing).

"Anggota dewan kota merupakan wujud perwakilan masyarakat di tingkat kecamatan, untuk mendorong menggerakkan peran serta masyarakat dalam mendukung pemerintah daerah meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat," ujar Wali Kota Jakarta Utara, Syamsuddin Lologau.

Dikatakannya seleksi pemilihan dewan kota berjalan sudah melalui mekanisme ketat melibatkan tim independen mulai dari akademi, pakar hukum, alim ulama, kadin, serta jajaran stakeholder terkait.

"Dengan dipilihnya dewan kota bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena mereka menguasai permasalahan di wilayah dan menjalankan tugas tetap sesuai koridor peraturan yang berlaku," tutur Syamsuddin.

Salah satu anggota tim panelis dalam pemilihan dewan kota berasal dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Ketua Peradi Jakarta Utara, Sabar Ompu Sunggu menyebutkan ke-enam anggota dewan kota yang dilantik sudah terseleksi dari 40 calon anggota dewan kota yang mengikuti seleksi selama sebulan terakhir.

"Kami menilai mereka dari aspek pengetahuan dan kemampuan dalam bidang hukum dan perundang-undangan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi di Jakarta Utara ini cukup pelik masalah penataan kota mulai dari penggusuran, permukiman nelayan dan berbagai persoalan hukum lainnya," kata Sabar.

Sebagaimana diketahui saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan perihal penerbitan IMB bangunan di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta di Kecamatan Penjaringan serta perihal legalitas lahan yang akan dibangun menjadi Jakarta International Stadium di kecamatan Tanjung Priok.



Sumber: Suara Pembaruan