Pencari Suaka Ditolak Masyarakat, Lurah dan Camat Diminta Lakukan Pendekatan

Pencari Suaka Ditolak Masyarakat, Lurah dan Camat Diminta Lakukan Pendekatan
Sejumlah pengungsi suaka politik yang berunjuk rasa di depan Kantor UNHCR, Jakarta Pusat, menanti keberangkatan bus Transjakarta untuk membawa mereka ke tempat penampungan sementara di bekas gedung Kodim, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2019). ( Foto: Antara Foto / Sugiharto Purnomo )
Lenny Tristia Tambun / FER Senin, 15 Juli 2019 | 16:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI meminta lurah dan camat melakukan pendekatan kepada warga, terkait adanya spanduk berisi penolakan terhadap keberadaan tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka terpasang di bangunan eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (14/7/2019).

Kepala Badan Kesbangpol DKI, Taufan Bakri, mengakui, banyak masyarakat menolak para pencari suaka yang diberikan lokasi pengungsian sementara di sekitar permukiman warga. Namun, ada juga warga yang mendukung para pencari suaka diberikan tempat tinggal sementara.

Bagi warga yang menolak, Taufan meminta lurah dan camat melakukan pendekatan kepada warganya. Pasalnya, Pemprov DKI memberikan bantuan sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

"Yang paling pasti pendekatan Pak Lurah dan Camat. Diinfokan kepada warga yang tidak mendukung bahwa ini menjalankan Perpres Nomor 125/2016. Pemerintah harus membantu pengungsi. Kalau ada yang terganggu diinformasikan, maaf kenyamanan terganggu sementara karena ada saudara kita mengungsi," kata Taufan Bakri di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Tindakan menolong para pencari suaka ini akan mendapat simpati dari dunia internasional. Bahwa pemerintah pusat dan darah bersama-sama membantu pengungsi. Sehingga, bila suatu saat, Jakarta atau Indonesia mengalami bencana, juga akan dibantu dunia internasional.

"Karena itu, bantulah pemerintah dalam membantu saudara anda yang kesusahan di tempat lain. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah badan internasional yang meminta bantuan ke Indonesia," ujar Taufan Bakri.

Taufan mengharapkan, masalah penolakan akan selesai dan spanduk akan diturunkan. "Insyaallah dalam waktu dekat, spanduk selesai," tutur Taufan Bakri.

Ditegaskannya, lokasi saat ini hanya sementara saja. Kalau nanti akan dipindahkan, keputusan ada di tangan pemerintah pusat. "Iya (akan segera ditentukan lokasi baru). Itu urusan pemerintahan pusat. Saya nggak bisa tentukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI, Irmansyah meminta warga berempati. Warga diimbau dapat memaklumi kondisi yang terjadi dan dapat melihat dari sisi kemanusiaan.

"Saya mengimbau atas dasar kemanusiaan. Mereka-mereka sebenarnya juga tidak mau berada disini dengan keadaan tidak nyaman. Jadi ada suatu keterpaksaan bagi mereka. Makanya, kita berempati membantu mereka,” kata Irmansyah.

Terkait spanduk penolakan yang muncul akhir-akhir ini, Irmansyah menegaskan tindakan tersebut merupakan hak warga dalam menyampaikan pendapat mereka.

"Wewenang Dinsos saat ini sebatas membantu pelayanan dasar para pencari suaka, sementara penanganan nasib para pencari suaka berada pada pemerintah pusat dan UNHCR," pungkas Irmansyah.



Sumber: BeritaSatu.com