Pemkot Bekasi Tata Permukiman Kumuh

Pemkot Bekasi Tata Permukiman Kumuh
Ilustrasi permukiman kumuh. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Mikael Niman / JAS Selasa, 16 Juli 2019 | 10:22 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - ‎ Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menata permukiman kumuh melalui program Karya Bhakti Sosial 2019. Ada sekitar 329 hektare permukiman kumuh yang ditangani dan ditata se-Kota Bekasi.

Ratusan unit rumah tidak layak huni di lokasi tersebut akan mendapat bantuan dari pemerintah daerah untuk diperbaiki menjadi rumah layak huni.

"Sejak 2016 lalu, Pemerintah Kota Bekasi mendata ada 443 hektare daerah kumuh. Tapi, pemerintah daerah telah melakukan penataan dan sekarang masih ada 329 daerah lagi yang segera ditangani," ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Selasa (16/7/2019).

Dia menjelaskan, semestinya program penataan permukiman kumuh ini berlangsung pada April 2019 lalu, namun terkendala persoalan administrasi dan baru dilaksanakan pada Juli ini.

Pemkot Bekasi menyediakan dana Rp 14 miliar dari APBD 2019 untuk menata permukiman kumuh yang berada di 14 kelurahan dari 7 kecamatan.

Sebanyak 14 kelurahan itu adalah Kaliabang Tengah, Teluk Pucung, Bekasijaya, Arenjaya, Kayuringin, Pekayonjaya, Kranji, Jatibening, Jatibening Baru, Rawalumbu, Bojongmenteng, Sepanjang Jaya, Jatimelati, serta Jatirahayu.

Pengerjaan penataan permukiman dilakukan dua tahap yakni tahap pertama berada lima kelurahan dan sisanya sembilan kelurahan pada tahap kedua.

‎Penataan permukiman ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, total kawasan permukiman kumuh di Indonesia mencapai 38.431 hektare. "Sedangkan, Kota Bekasi kawasan permukiman kumuh tersebut, merujuk pada SK Wali Kota tertanggal 2016 lalu ada 443 hektar kawasan kumuh, namun sekarang sudah berkurang," katanya.

Upaya penanganan kawasan permukiman kumuh, di antaranya melalui Rancangan Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kotaku serta kegiatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Termasuk kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui Karya Bhakti 2019 yang bersumber dari dana insentif daerah (DID) dari APBN.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, mengatakan, total luas lahan dari 14 kelurahan yang ditata pemerintah daerah m encapai 111,17 hektare. Dan masing-masing kelurahan diberikan dana Rp 1 miliar.

"Satu kelurahan dialokasikan Rp 1 miliar, sehingga mencapai Rp 14 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 14 kelurahan," ujar Jumhana Luthfi.

Dengan program penataan permukiman kumuh, diharapkan luasan daerah kumuh di Kota Bekasi semakin berkurang. "Penataan daerah kumuh tidak bisa dilakukan secara serentak, namun bertahap karena menyesuaikan anggaran," katanya.

Payung hukum penataan kawasan kumuh mengacu UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aturan itu menyebut pemerintah diwajibkan menata kawasan pemukiman, hingga pemeliharaan dan perbaikan, serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Beberapa indikator di antaranya penataan jalan lingkungan, penataan drainase lingkungan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembuatan sumur resapan, pembuatan sanitasi kamar mandi dan septik tank dan pembuatan tempat pembuangan sampah.



Sumber: Suara Pembaruan