Pemkot Bogor Prioritaskan Akses Layanan Masyarakat

Pemkot Bogor Prioritaskan Akses Layanan Masyarakat
Bima Arya dalam pidato pertamanya sebagai wali kota Bogor periode 2019-20124 pada acara inagurasi di Balai Kota Bogor Minggu 21 April 2019. ( Foto: Dok Pemkot Bogor )
Vento Saudale / BW Senin, 15 Juli 2019 | 22:55 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menetapkan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan. Prioritas utama itu, adalah pemerataan akses layanan kebutuhan dasar masyarakat Kota Bogor.

Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bogor Bima Arya saat menyampaikan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 dan Raperda RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024 pada rapat paripurna DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Senin (15/07/2019) sore.

Dalam paparannya, prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan adalah pemerataan pemenuhan akses layanan kebutuhan dasar masyarakat yang berkualitas, penguatan daya saing sumber daya manusia, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan reformasi birokrasi.

“Oleh karenanya, menjadi keniscayaan bagi seluruh perangkat daerah untuk mensinergikan seluruh program dan kegiatannya sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” kata Wali Kota.

Selain itu, ada beberapa program strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemkot Bogor untuk mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2019-2024, di antaranya adalah penataan kawasan Suryakencana, penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api Bogor, Taman Topi dan sekitarnya.

Juga penataan DAS Ciliwung, penataan transportasi umum berbasis bus maupun berbasis rel (trem dan metro kapsul), penataan pelintasan kereta dengan pembangunan flyover/underpass dalam rangka mengurangi titik titik kemacetan.

Selanjutnya, penyediaan sarana prasarana parkir terintegrasi dengan pusat pusat kegiatan masyarakat, di antaranya pembangunan gedung parkir di eks Plaza Bogor dan di Bubulak. Percepatan penyelesaian pembangunan Jalan R2 dan Jalan R3, penuntasan sarana terminal Baranangsiang dan stasiun akhir LRT.

Begitu juga pembangunan gedung olah raga (GOR) dan sarana prasarana berstandar nasional, pembangunan city gallery, dan perpustakaan kota yang memenuhi standar.

Untuk merealisasikan, lanjut Bima, tentu saja membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Kota Bogor mencari alternatif pembiayaan.

Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, di antaranya APBN (dana transfer dan belanja DIPA K/L di daerah), tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP/CSR), kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), sumber pendanaan lainnya (pinjaman/hibah luar negeri dan obligasi daerah).

“Kolaborasi pemerintah kota dengan pihak swasta dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Bogor menjadi suatu keniscayaan. Lebih dari itu, dukungan dan kerja sama eksekutif dan legislatif akan sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Bogor lima tahun ke depan,” katanya.



Sumber: Suara Pembaruan