Persoalan Menkumham dan Wali Kota Tangerang, Ibarat Bapak dan Anak

Persoalan Menkumham dan Wali Kota Tangerang, Ibarat Bapak dan Anak
Yasonna H Laoly. ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Rabu, 17 Juli 2019 | 21:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Persoalan yang muncul antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) muncul karena ada jarak dan komunikasi yang tersendat. Persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan seperti menyelesaikan persoalan antara bapak dan anaknya.

Pandangan itu disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ahmad Amrullah atau yang akrab disapa Uwoh di Jakarta, Rabu (17/7/2019). Menurut dia, persoalan utama sebenarnya bukan hanya soal izin mendirikan bangunan (IMB).

“Sebagai akademisi, menurut saya Pak Menteri (Menkumham Yasonna H Laoly, Red) itu orang dekat presiden, sehingga bolehlah disebut sebagai bapak. Sementara, pemerintahan di bawahnya, ada gubernur, bupati, dan wali kota, bisa dianggap sebagai anak. Nah, jika kita melihatnya secara mikro, ini ibarat hubungan antara bapak dan anak. Seharusnya, mereka bisa dekat dan saling mengerti. Namun, ini ada yang terputus,” ujar Uwoh.

Oleh karena itu, dia mengatakan, Menkumham sebagai “bapak” melakukan pembinaan terhadap Wali Kota Tangerang sebagai seorang “anak”. Sebagai seorang bapak, Menkumham harus peka terhadap persoalan yang dihadapi anaknya.

“Saya tidak memihak siapa pun. Tetapi, saya melihat, ada persoalan di kota (Kota Tangerang, Red). Seharusnya, kementerian segera turun melakukan pembinaan. Caranya bukan dengan arogansi seorang bapak yang melaporkan anaknya. Justru hal seperti itu akan menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat,” ujar Uwoh.

Dia juga mengingatkan Wali Kota Tangerang Arief dan Menkumham Yasona agar duduk bersama menyelesaikan masalah ini sehingga tuntas. “Sebaiknya, kedua pihak duduk bersama, bermusyawarah, untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya tidak mempunyai niatan untuk berseteru atau bahkan melawan Menhunkam. Ia hanya ingin menyampaikan bahwa ada persoalan di Kota Tangerang terkait dengan lahan milik Kemkumham.

“Saat ada kesempatan rapat terbatas, kemarin, saya izin meminta bertemu beliau. Dikatakan bahwa akan diatur waktunya. Kemudian, saat saya pulang, saya baca di media massa bahwa kami dilaporkan ke kepolisian karena menyerobot lahan. Malah jadi ramai,” kata Arief.

Seperti diketahui, pada Selasa (16/7/2019) Kemkumham melaporkan Wali Kota Tangerang terkait penguasaan lahan yang terjadi di Kota Tangerang. Laporan itu terkait dengan masalah lahan milik Kemkumham di Kota Tangerang.



Sumber: BeritaSatu.com