Transportasi Darat Penyumbang Terbesar Polusi Udara di Jakarta

Transportasi Darat Penyumbang Terbesar Polusi Udara di Jakarta
Ilustrasi polusi udara di Jakarta. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / CAH Sabtu, 20 Juli 2019 | 11:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kualitas udara di Kota Jakarta menjadi buruk dan tidak sehat bagi warganya, disebabkan transportasi darat penyumbang terbesar bagi polusi udara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Andono Warih mengatakan sumber pencemar udara parameter PM 2.5 di DKI Jakarta didominasi sektor transportasi darat, industri, dan debu akibat giatnya proyek pembangunan fisik.

“Debu akibat berbagai proyek pembangunan tersebut turut menurunkan kualitas udara di Jakarta, hal ini cukup wajar sebagai kota metropolitan yang sedang giat membangun,” kata Andono Warih, Sabtu (20/7/2019).

Melihat kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini juga concern dalam Perbaikan Kualitas Udara dengan membuat Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Yakni, Pengendalian Pencemaran Udara dan menyusun roadmap Jakarta Cleaner Air 2030 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dengan 14 Rencana Aksi.

Antara lain monitoring kualitas udara, pengembangan transportasi umum ramah lingkungan, penerapan Uji Emisi kendaraan bermotor, pengendalian kualitas udara kegiatan industri dan penyediaan bahan bakar ramah lingkungan.

“Saat ini yang sudah berjalan adalah pembangunan transportasi massal yaitu MRT dan LRT,” tutur Andono Warih.

Aksi yang segera akan dieksekusi adalah pengadaan bis TransJakarta berbahan bakar listrik, penerapan uji emisi sebagai syarat perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan parkir kendaraan bermotor, serta operasi Lintas Jaya terhadap kendaraan umum yang emisinya melampaui ambang batas.

“Masyarakat juga dapat turut berperan serta dalam memperbaiki kualitas udara Jakarta melalui langkah mudah, yaitu menggunakan transportasi umum, menggiatkan berjalan kaki, dan bersepeda,” terang Andono Warih.

Ia mengungkapkan data AirVisual yang menyatakan tingkat polusi udara Jakarta terburuk di dunia pada Selasa pagi (25/6/2019) tidak sepenuh tepat.

Airvisual sebelumnya merilis data, pada Selasa tanggal 25 Juni 2019 pukul 08.00 WIB nilai Air Quality Index (AQI) Jakarta adalah 240 dengan konsentrasi PM 2.5 sebesar 189.9 ug/m3 atau berada pada kategori Sangat Tidak Sehat (Very Unhealthy) yang berlaku pada jam dan lokasi pengukuran tersebut.

Parameter ini mengacu pada US AQI (United States Air Quality Index) level, di mana perhitungan nilai AQI tersebut menggunakan baku mutu parameter PM 2.5 US EPA sebesar 40 ug/m3.

Selain data tersebut hanya berdasarkan pengukuran di titik tertentu dan pada waktu tertentu, parameter yang dominan digunakan adalah PM 2.5 atau partikel debu yang berukuran lebih kecil dari 2.5 mikron.

“Sedangkan standar yang digunakan di Indonesia dalam Kepmen LH Nomor KEP-45/MENLH/10/1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mengatur hanya standar partikel debu PM 10,” kata Andono Warih.

Menurutnya, regulasi yang berlaku di Indonesia tersebut menggunakan lima jenis parameter pengukuran indeks kualitas udara, yaitu PM 10, SO2, CO, O3, dan NO2 yang dipantau selama 24 jam.

“Indeks Kualitas Udara di Indonesia belum mengunakan parameter PM 2.5, namun nilai konsentrasi PM 2.5 sudah diatur sebesar 65 ug/m3 per 24 jam. Standar ini sedikit lebih tinggi dari standar US EPA sebesar 40 ug/m3,” terang Andono Warih.

Ia menjelaskan, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki data pembanding berdasarkan pemantauan dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) milik pemerintah yang tersebar di wilayah Jakarta.

Yaitu di Bundaran HI, Kelapa Gading, dan Jagakarsa. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019, ISPU DKI Jakarta dalam kategori Sedang di seluruh Ibukota.

Berdasarkan data hasil pengukuran parameter PM 2.5 pada hari Selasa 25 Juni 2019 jam 08.00 WIB, di SPKU DKI1 (Bundaran HI) konsentrasinya sebesar 94,22 ug/m3; DKI2 (Kelapa Gading) sebesar 103,81 ug/m3; dan DKI3 (Jagakarsa) sebesar 112,86 ug/m3.

“Di lokasi pemantauan SPKU milik DKI hasil pengukurannya tidak setinggi data Airvisual, sehingga tidak dapat dikatakan seluruh wilayah Jakarta kualitas udaranya buruk sepanjang waktu,” jelas Andono Warih.

Kemudian, Andono Warih memaparkan, jika melihat data pengkuran dalam waktu yang lebih panjang, yaitu periode Januari sampai Juni 2019 didapati data bahwa di Jakarta sebagian besar hari kualitas udaranya memenuhi baku mutu, yaitu mencapai 87 persen dan hari yang melampaui baku mutu hanya 13 persen saja.

Sementara itu, untuk memantau kualitas udara lebih intensif, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan akan membuat aplikasi info kualitas udara di Ibu Kota. Karena alat pengukur udara yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI lebih lemah dibandingkan alat pengukur yang dimiliki Greenpeace.

“Kita buatkan aplikasi Info Kualitas Udara Jakarta. Sehingga real time dan bisa mengetahui dimana kualitas udara seperti apa,” kata Anies Baswedan.

Dengan adanya aplikasi tersebut, data info kualitas udara dapat dikaitkan dengan informasi lainnya. Terutama informasi dari pakar pengamat udara yang dapat menjelaskan cara mengukur kualitas udara. Karena selama ini, Jakarta tidak memiliki info kualitas udara real time, sehingga selalu merasa kualitas udaranya baik-baik saja. Padahal pada kenyataannya tidak.

“Karena skalanya bisa jadi agak berbeda. Cuma yang dibutuhkan adalah saya meminta kepada semua jajaran untuk membuat informasi kualitas udara di semua wilayah diketahui publik real time Real time. Sehingga kita bisa tahu persis kita menyumbang pada polusi udara seperti ini,” terang Anies Baswedan.

Langkah lain untuk menurunkan tingkat polusi udara, Pemprov DKI akan memperketat uji emisi kendaraan bermotor mulai tahun 2020. Sehingga, tidak ada lagi kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi dapat beroperasi di Jakarta.

Ia menargetkan dalam dua pekan kedepan, mekanisme pengaturan hanya kendaraan bermotor lolos uji emisi yang dapat beroperasi di jalan-jalan Jakarta, rampung. “Jadi harus semuanya lolos uji emisi,” ujar Anies Baswedan.

Salah satu mekanisme peraturan tersebut adalah uji emisi akan dikaitkan dengan tarif parkir yang berlaku di Jakarta. Jadi kendaraan yang tidak lulus uji emisi biaya parkirnya akan jadi lebih mahal. Sehingga akan mendorong masyarakat dan pemilik kendaraan untuk melakukan uji emisi. Untuk itu, data uji emisi digabung dengan data kendaraan bermotor dan data tempat parkir itu akan menjadi satu database.

Diungkapkannya, Jakarta masih membutuhkan sekitar 778 unit bengkel yang melayani uji emisi. Karena hingga saat ini, bengkel yang sudah melayani uji emisi masih ada sebanyak 155 unit.

“Maka kita akan mendorong bengkel memiliki fasilitas uji emisi, kita undang pompa bensin (SPBU) punya alat ukur uji emisi. Sehingga, masyarakat bisa dapatkan informasi emisi yang dikeluarkan dengan mudah dan cepat. ini peluang usaha bagi mereka yang bergerak di bidang perbengkelan atau SPBU,” pungkas Anies Baswedan.

Kemudian, langkah selanjutnya selain melakukan pengetatan uji emisi bagi kendaraan bermotor, Pemprov DKI kuga akan mendorong integrasi transportasi.

“Soal integrasi transportasi itu tetap prioritas. Nanti ada beberapa langkah lain. Kalau sudah matang baru nanti kita umumkan. Dalam jangka pendek kita mengajak warga semua lebih banyak menggunakan kendaraan umum daripada pribadi karena cuaca panas ini akan terus terjadi,” pungkas Anies Baswedan.

Tidak hanya itu, untuk menurungkan tingkat pencemaran udara di Jakarta, Anies Baswedan mengimbau seluruh warga Jakarta meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih pada transportasi publik.

“Karena itu, saya mengajak kepada warga Jakarta khususnya, dan warga sekitar Jakarta, mari perbanyak menggunakan kendaraan umum,” kata Anies Baswedan.

Dengan menggunakan transportasi publik, maka dapat mengurangi emisi kendaraan bermotor ke udara. Karena semakin banyak pengguna kendaraan pribadi akan semakin banyak menyumbangkan emisi ke udara. Akibatnya, terjadi polusi udara dan membuat kualitas udara tidak sehat.



Sumber: BeritaSatu.com