DKI Siap Lawan Hasil PTUN soal Reklamasi

DKI Siap Lawan Hasil PTUN soal Reklamasi
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah ( Foto: istimewa / Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 30 Juli 2019 | 09:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprob) DKI menyatakan siap melawan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait reklamasi. Perlawanan diberikan dengan melakukan banding terhadap putusan tersebut.

PTUN sendiri telah dikeluarkan putusan pada Senin (29/7/2019). PTUN membatalkan Surat Keputusan (SKP) Gubernur DKI tentang pembatalan reklamasi di Pulau H. Artinya, PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah. Sehingga Pemprov DKI wajib memproses izin perpanjangan SK Provinsi DKI Jakarta Nomor 2367 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

Kepala Biro Hukum DKI, Yayan Yuhanah mengatakan Pemprov DKI sudah lama memutuskan untuk banding terhadap putusan PTUN tersebut. Banding telah didaftarkan pada 18 Juli 2019. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan memori banding.

“Sudah, sudah lama. Tanggal 18 Juli 2019. Memori bandingnya ya sedang kita susun. Kan kemarin kita menunggu putusan resminya, putusan lengkapnya kami terima,” kata Yayan Yuhanah, Selasa (30/7/2019).

Secara verbal, lanjut Yayan Yuhanah, Pemprov DKI belum menerima surat keputusannya. Namun ia sudah membaca putusannya yang sudah diterbitkan PTUN di situs resminya.

“Suratnya sih belum. Tapi putusannya sudah ada di website. Paling tidak kan kita bisa baca di situ. Kalau kemarin kan kita belum terima,” ujar Yayan Yuhanah.

Untuk penyusunan memori banding, Yayan Yuhanah menargetkan akan selesai dalam waktu satu atau dua pekan ini. Karena penyusunan memori banding ada batasnya waktunya. Sehingga ia tidak boleh terlalu lama untuk menyusunnya.

“Ya paling tidak satu atau dua pekan ini. Kan ada batasnya juga. Kalau terlalu lama juga kita enggak enak. Kalau enggak minggu ini, ya mudah-mudahan minggu depan bisa kita langsung kirim memori bandingnya,” jelas Yayah Yuhanah.

Ketika ditanya strategi yang akan dilakukan untuk memenangkan banding ini, Yayan Yuhanah menegaskan tidak ada strategi apa pun yang disiapkan. Biro Hukum DKI hanya melakukan penguatan materi hukum dalam memori banding.

“Misalnya, pertimbangan hukumnya apa. Kita bisa menyajikan fakta-fakta atau pun norma-normanya terkait dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian terkait dengan apa yang majelis hakim di tingkat PTUN pertimbangkan itu, untuk kita misalnya kurang tepat apa-apanya. Itu saja sih. Memang prosedurnya seperti itu,” papar Yayan Yuhanah.

Langkah Biro Hukum DKI untuk melakukan banding mendapatkan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Usai meresmikan dua GOR di Rorotan, Jakarta Utara, kemarin, Senin (29/7/2019), Anies mengatakan setiap warga negara memiliki hak untuk menggunakan jalur hukum dalam semua urusan, termasuk dalam hal terkait reklamasi.

“Dan Pemprov DKI akan konsisten terus mengusahakan semua ikhtiar legal untuk menghentikan reklamasi. Kita menghormati putusan dari pengadilan sekaligus juga kita menunggu petikan resminya. Karena saat ini belum menerima petikan resminya,” kata Anies Baswedan.

Sesudah menerima petikan resminya, lanjut Anies Baswedan, maka pihaknya akan merespons secara hukum juga. Intinya, Pemprov DKI tidak akan mundur dalam menghentikan proyek reklamasi di pantai utara Jakarta.

“Intinya kita tidak akan mundur. Memang ktia menghormati pengadilan, tetapi kita akan terus melawan pengembang yang berencana melanjutkan reklamasi,” terang Anies Baswedan.

Namun yang pasti saat ini ditunggunya adalah petikan resmi dari PTUN dikirimkan ke Pemprov DKI. Begitu petikan resmi itu ditangan Pemprov DKI, maka banding pun dilakukan.

“Nanti kita lihat petikannya dulu. Kalau sudah ada petikannya, ya kita respons (dengan banding). Tapi kita kan belum menerima petikan resminya. Nanti kalau sudah ada petikannya, kita respons secara detail,” tutur Anies Baswedan.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kembali menegaskan sikapnya dan Pemprov DKI terhadap penghentian 13 pulau reklamasi tidak akan berubah. Pemprov DKI akan terus melawan pengembang yang mau melanjutkan reklamasi.

“Kami akan menggunakan jalur hukum juga untuk menghentikan reklamasi. Yang jelas, kami akan terus melawan pengembang yang mau melanjutkan reklamasi,” tegas Anies Baswedan.