Sekda Tegaskan DKI Tidak Akan Lanjutkan Reklamasi 13 Pulau

Sekda Tegaskan DKI Tidak Akan Lanjutkan Reklamasi 13 Pulau
Sekda DKI Jakarta Saefullah ( Foto: Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / CAH Selasa, 30 Juli 2019 | 16:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menegaskan Pemerintah Provinsi (Pempro) DKI sudah pasti tidak akan melanjutkan proyek reklamasi 13 pulau. Pemprov DKI hanya meneruskan empat pulau reklamasi yang sudah terbangun saat ini.

“Ya memang DKI sudah enggak mau terusin. Itu saja. Mau diputer-puter kemana ya itu saja. Saya rasa kebijakannya sudah jelas. Bahwa kita hanya meneruskan empat pulau saja yang sudah terbangun,” kata Saefullah di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Menurutnya, keputusan yang diambil Pemprov DKI sudah melalui kajian yang jelas. Sehingga Pemprov DKI berani mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proyek reklamasi 13 pulau yang belum terbangun sama sekali.

“Sudar terekam semua. Memang enggak ada aktivitas di sana. Memang sudah timbul pulaunya? Kan belum sama sekali. Kalau yang sudah ada, kita hargai, kita teruskan,” ujar Saefullah.

Mengenai majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mempertimbangkan kewajiban pengembang yang telah dibayarkan ke Pemprov DKI, menurut Saefullah, Pemprov DKI bersedia mengkonversinya ke bentuk bangunan lain.

“Itu kebijakannya sudah jelas. Kalau pengembang sudah memberikan kontribusi, silakan laporkan dan hitung. Nanti kita konversi untuk kewajiban bagi pembangunan di tempat lain. Tidak hilang. Kami hormati,” terang Saefullah.

Seperti diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyatakan siap melawan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait reklamasi. Perlawanan diberikan dengan melakukan banding terhadap putusan tersebut.

PTUN sendiri telah dikeluarkan putusan pada Senin (29/7/2019). PTUN membatalkan Surat Keputusan (SKP) Gubernur DKI tentang pembatalan reklamasi di Pulau H. Artinya, PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah. Sehingga Pemprov DKI wajib memproses izin perpanjangan SK Provinsi DKI Jakarta Nomor 2367 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

Kepala Biro Hukum DKI, Yayan Yuhanah mengatakan Pemprov DKI sudah lama memutuskan untuk banding terhadap putusan PTUN tersebut. Banding telah didaftarkan pada 18 Juli 2019. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan memori banding.

 



Sumber: BeritaSatu.com