Program Keluarga Harapan Signifikan Ubah Perilaku KPM

Program Keluarga Harapan Signifikan Ubah Perilaku KPM
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat ( Foto: Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Kamis, 8 Agustus 2019 | 20:54 WIB

Jakarta , Beritasatu.com - Program Keluarga Harapan (PKH) mendorong perubahan positif yang signifikan dalam mengubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal ini diketahui dari hasil survei independen MicroSave Consulting Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation yang meneliti dampak PKH terhadap perilaku KPM,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat, Kamis (8/8/2019).

Harry menyebutkan PKH sebagai bantuan bersyarat berupaya merubah perilaku KPM berkaitan dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Hasil riset menunjukan bahwa teraksesnya layanan kesehatan, pendidikan dan pencapaian prestasi anak-anak KPM serta pemanfaatan layanan perbankan menjadi bukti keberhasilan PKH.

Dijelaskan di bidang kesehatan, 97% KPM telah memeriksakan kehamilannya secara rutin ke puskesmas terdekat. Saat proses melahirkan, 49% KPM memanfaatkan faskes pemerintah, 44% di bidan, dan 7% di faskes swasta.

Pasca melahirkan, 94% KPM melakukan pemeriksaan kesehatan anak usia 1 bulan secara rutin. Jika dibandingkan dengan Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yaitu sebesar 84,1% orang tua yang memeriksakan kesehatan anak usia 1 bulan, maka dapat dilihat ada kenaikan sebesar 9,9%.

Menurut Harry, perubahan positif juga ditemukan dalam pemeriksaan kesehatan anak usia 1-6 tahun, tingkat partisipasi program Keluarga Berencana dan kepemilikan BPJS.

Di bidang pendidikan, sebagian besar dana PKH digunakan untuk keperluan sekolah. Hasil survei menunjukkan 78% anak-anak KPM hadir di sekolah secara reguler. Bahkan 10% anak-anak KPM memiliki prestasi di sekolah dibanding dengan non KPM.

Demikian pula lansia penerima PKH, 8,8% lebih mungkin datang ke faskes daripada non KPM. ”Meski angka tingkat kesadaran KPM lansia untuk memeriksakan kesehatan dan partisipasi dalam kegiatan sosial masih rendah yang dikarenakan keberadaan pusat kegiatan sosial belum merata,” kata Harry.

Capaian positif juga tampak pada metode penyaluran bansos non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dari survei itu 98% KPM lebih menyukai KKS untuk penarikan dana PKH dibandingkan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. “Melalui KKS, penerima PKH lebih “melek” terhadap transaksi perbankan," tambahnya.

PKH juga telah mendukung peningkatan inklusi keuangan sehingga keluarga miskin dapat mengakses layanan perbankan. Bahkan 17% KPM telah menggunakan rekening KKS untuk transaksi keuangan, dengan transaksi terbanyak adalah menabung.

Menurut Harry tantangan ke depan bagi PKH adalah efektivitas penyaluran. Belum meratanya persebaran agen bank, jaringan yang buruk, lokasi ATM yang jauh dan belum “meleknya” sebagian besar KPM PKH dengan transaksi perbankan, untuk itu pihaknya mendorong agar segera dilakukan eksplorasi pemanfaatan teknologi untuk transaksi .

"Penyempurnaan proses digitalisasi verifikasi komitmen PKH (e-PKH) oleh pendamping PKH juga penting karena kendala dalam mekanisme pelaporan secara manual menyebabkan keterlambatan dalam proses analisis informasi dan tindak lanjut.

Tantangan lain adalah pengembangan pendekatan life cycle. “ Integrasi bantuan sosial baik antar internal lembaga maupun dengan kementerian/lembaga lainnya harus terus dibangun untuk menekan angka kemiskinan" ujar Harry.

Harry menambahkan pemerintah menggulirkan PKH sejak 2007 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Dari laporan Badan Pusat Statistik menyebutkan terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,41% pada Maret 2019 dibanding Maret 2018. “Artinya dalam satu tahun, ada 0,41% atau 0,80 juta jiwa masyarakat terentaskan dari kemiskinan,” pungkas Harry.



Sumber: Suara Pembaruan