Tak Mau Kena Tilang, Motor Wajib di Lajur Kiri

Tak Mau Kena Tilang, Motor Wajib di Lajur Kiri
Sejumlah pengendara sepeda motor mengambil jalan pintas dengan melawan arus lalu lintas di kawasan Ciledug, Jakarta, 4 Juli 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / AMA Jumat, 9 Agustus 2019 | 11:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kendaraan bermotor roda dua atau motor tidak terkena penerapan kebijakan perluasan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem nomor polisi ganjil dan genap.

Untuk mengantisipasi terjadinya perpindahan penggunan mobil ke motor dan semakin banyak sepeda motor yang melaju di ruas jalan di Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI menerapkan kebijakan kanalisasi sepeda motor di 25 ruas jalan yang terkena penerapan perluasan ganjil genap.

“Semua kita sudah simulasikan. Jadi, memang kendala di motor itu kan mereka tidak tertib. Pada saat kita tetapkan perluasan area ganjil genap, pasti kecepatan di situ meningkat. Oleh sebab itu, kebijakannya pararel dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas sepeda motor berupa kanalisasi,” kata Syafrin Liputo di Jakarta Jumat (9/8/2019).

Kebijakan kanalisasi sepeda motor ini adalah menempatkan pengendara motor di jalur tertentu dan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Dishub menetapkan jalur kiri adalah jalur wajib sepeda motor. Bila mereka keluar dari jalur kiri, maka aparat kepolisian akan menilang.

“Mereka wajib menggunakan lajur paling kiri. Nanti kami bersama-sama kepolisian, begitu melihat ada pelanggaran di luar kanalisasi, otomatis dia ditilang karena sudah melanggar marka,” ujar Syafrin Liputo.

Dengan adanya kebijakan kanalisasi sepeda motor, Syafrin Liputo mengharapkan, kecepatan sepeda motor tetap stabil. Dan tidak ada lagi sepeda motor yang melaju asal-asalan sehingga membahayakan keselamatan pengendara motor itu sendiri maupun pengguna mobil atau angkutan umum.

“Nanti harapannya, kecepatan tetap konstan. Yang utama, pengendara sepeda motor ini, kita jamin keselamatan dan keamanannya. Sebab, begitu dia kecepatannya meningkat, kemudian melaju zig zag, asal-asalan, lalu kecelakaan. Kan kasihan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah juga,” terang Syafrin Liputo.

Penerapan kebijakan kanalisasi sepeda motor ini memang ditargetkan diterapkan di koridor ganjil genap. Diakuinya tidak bisa langsung diterapkan di semua koridor, tetapi akan dilakukan secara bertahap.

“Kita lakukan secara bertahap. Tidak bisa besok sekaligus langsung diterapkan. Tapi bertahap. Sepeda motor wajib di lajur kiri. Kanalisasi kita fokuskan pada sepeda motor. Kebijakan ini lebih untuk memfasilitasi peningkatan keamanan dan keselamatan mereka,” tutur Syafrin Liputo.



Sumber: BeritaSatu.com