DKI Diminta Konsisten Awasi Baku Mutu Industri

DKI Diminta Konsisten Awasi Baku Mutu Industri
Polusi di Jakarta. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Erwin C Sihombing / YUD Jumat, 9 Agustus 2019 | 20:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi meminta Pemprov DKI konsisten dalam mengawasi standar baku mutu emisi gas buang. Pengawasan secara berkala penting dilakukan untuk menghindari kesan bahwa DKI baru bergerak setelah warga mengeluhkan pekatnya polusi udara.

"Di tengah kondisi seperti ini harusnya responnya cepat. Lebih ekstra lagi. Baik dari segi laporan emisi dari si industri maupun inspeksi yang dilakukan oleh Pemprov DKI, dalam Hal ini Dinas Lingkungan Hidup (LH)," kata Bagus, di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Belum lama ini Dinas LH menjatuhkan sanksi sedikitnya terhadap tiga perusahaan yang memiliki cerobong emisi gas buang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13/2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan Kepgub No 670/2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Indonesia Acid Industry, PT Mahkota Indonesia, dan PT. Hong Xin Steel. Ketiganya diberi sanksi memperbaiki cerobong asap selama 45 hari. Jika perbaikan tidak dilakukan sesuai tenggat maka izin lingkungannya bisa dibekukan.

Pihak Dinas LH DKI mensinyalir sebanyak 114 perusahaan di DKI memiliki cerobong asap yang diduga turut menyumbang polutan. Di 2019 ini sebanyak 90 perusahaan yang bergerak di sektor industri bakal diinspeksi.

"Dengan kondisi seperti ini pula pemprov harus tegas dalam penegakan hukum, jika tidak sesuai maka izin lingkungannya dapat dicabut," pinta Bagus.

Dia menyayangkan jika pemerintah abai dalam menjamin perlindungan terhadap warganya jika pengawasan lingkungan terhadap pelaku industri yang melanggar berjalan lemah atau tidak serius, karena masalah lingkungan bisa berdampak luas bukan hanya mengorbankan warga tetapi bisa menggerus citra Jakarta sebagai Ibu Kota.

"Itu yang tidak betul, artinya pemerintah belum bisa menjamin perlindungan terhadap warga akan hak atas udara bersih," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan