Pembatasan Sepeda Motor Tingkatkan Pengguna Angkutan Umum

Pembatasan Sepeda Motor Tingkatkan Pengguna Angkutan Umum
Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di jalan Protokol di Jakarta, Jumat (9/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Erwin C Sihombing / JAS Sabtu, 10 Agustus 2019 | 11:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat transportasi Dharmaningtyas meyakini tanpa adanya upaya membatasi volume kendaraan roda dua di Jakarta, jumlah pengguna angkutan umum di Ibu Kota tidak mengalami peningkatan yang fantastis.

"Yang baik itu adalah membatasi sepeda motor dengan menerapkan zona kawasan larangan sepeda motor," kata Tyas, di Jakarta, Sabtu (10/8/2019).

Pemprov DKI telah memutuskan memperluas ganjil-genap yang kini tengah dalam tahap sosialisasi. Banyak pihak menyayangkan langkah tersebut karena hanya berlaku untuk membatasi kendaraan pribadi roda empat.

Sedangkan untuk roda dua DKI hanya menindaklanjuti amanat dalam UU LLAJ yang mengatur ketentuan sepeda motor berada di lajur kiri. Alasannya motor diyakini tidak terlalu besar menyumbang polusi tetapi yang mengganggu adalah tidak tertibnya pengguna motor di lajur kiri.

Tyas menilai, pengguna sepeda motor merupakan warga yang potensial untuk ditarik menggunakan angkutan umum. Karena itu layak dibatasi. Pembatasannya tidak menggunakan sistem ganjil-genap tetapi dengan menggunakan kawasan bebas sepeda motor.

"Kalau membatasi motor itu tidak melanggar HAM. Yang bermasalah itu justru kalau pemda membatasi pergerakan warganya. Lihat di kota-kota besar di dunia tidak ada sepeda motor, warganya naik angkutan umum. Tidak teriak-teriak melanggar HAM," katanya.

Tanpa adanya kebijakan atau terobosan, pengguna angkutan umum di DKI diyakini tidak mengalami peningkatan signifikan.

"Atau dibuat sistem bergilir. Misalnya, untuk Senin kalangan pendidikan, baik sekolah, kampus wajib naik angkutan umum. Selasa untuk PNS Perhubungan baik kementerian, dinas, dan seterusnya. Rabu kalangan yang lainnya," tambah Ketua Institut Studi Transportasi (Instran).

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno juga memberikan pendapat yang senada. Sepeda motor layak dibatasi karena populasinya cenderung terus meningkat. Artinya pengguna motor turut menyumbang polusi terbesar, pemborosan energi dan kemacetan.

"Pesatnya kepemilikan sepeda motor dimulai tahun 2005, sejak adanya kebijakan mudah memiliki sepeda motor, bisa dengan mengangsur dan membayar uang muka yang rendah. Dampaknya, memang luar biasa, populasi sepeda motor meningkat pesat. Dan penurunan penggunaan transportasi umum cukup drastis," tutur Djoko.

Djoko meyakini adanya keterkaitan banyaknya pengguna motor menurunkan jumlah pengguna angkutan umum berkaca dari kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Menurut BPTJ, total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek tahun 2015 sebesar 47,5 juta perjalanan orang/hari. Jumlah perjalanan tersebut terdiri atas pergerakan dalam Kota Jakarta sebanyak 23,42 juta orang/hari (49,3 persen), pergerakan pelaju atau komuter 4,06 juta orang/hari (8,6 persen) dan pergerakan lainnya (melintas Jakarta dan internal wilayah Bodetabek) 20,02 juta orang/hari (42,1 persen).

Dari pergerakan pelaju atau komuter sebanyak 4,06 juta orang/hari, sebesar 1,58 juta perjalanan orang/hari (38,9 persen) dari arah timur, 1,19 juta perjalanan orang/hari (29,3 persen) dari arah barat dan 1,29 juta perjalanan orang/hari (31,8 persen) dari arah selatan. Sementara jumlah kendaraan di Jabodetabek sebesar 24.897.391 unit yang terbagi 75 persen sepeda motor, 23 persen mobil pribadi dan hanya 2 persen angkutan umum.

Sedangkan pertumbuhan sepeda motor di Jakarta (2010-2015), rata-rata 9,7-11 persen per tahun. Lebih tinggi dibandingkan mobil yang rata-rata 7,9-8,8 persen per tahun. Menurut Korlantas pada 2016, kecelakaan lalu-lintas didominasi oleh sepeda motor (74 persen) dan korbannya mayoritas (53 persen) merupakan pemilik SIM C.

Djoko mengatakan, data-data tersebut seharusnya dijadikan acuan bagi DKI untuk berani mengeluarkan kebijakan pembatasan sepeda motor. Kendati tidak populer, kebijakan tersebut justru lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya.

"Membatasi mobilitas sepeda motor bukan melanggar HAM, akan tetapi dengan populasinya yang besar dan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya memang harus dibatasi. Asal tersedia layanan transportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Jabodetabek," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan