Belum Gelar Pemilihan Wagub, DPRD DKI Ditegur Kemdagri

Belum Gelar Pemilihan Wagub, DPRD DKI Ditegur Kemdagri
Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Senin, 12 Agustus 2019 | 14:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni mengatakan DPRD DKI sudah mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) karena  belum menggelar rapat paripurna pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI.

“Itu juga sudah dapat teguran dari Kemdagri karena terlalu lama. Kalau saya lihatnya, bagaimana tatib (tata tertib) apakah memang ada perbedaan. Tinggal disampaikan lagi ke Kemdagri,” kata Abdul Ghoni saat dihubungi, Senin (12/8/2019).

Menurutnya, proses pemillihan wagub tidak ada masalah karena tatib pemilihan sudah selesai disusun. Artinya, tugas panitia khusus (Pansus) pemilihan wagub sudah selesai. Sekarang sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD DKI.

“Saya enggak tahu kendalanya. Apakah itu di PKS, calonnya bagaimana. Saya belum dapat konfirmasinya lagi. Namanya mau dilanjutkan atau bagaimana,” ujar Abdul Ghoni.

Sedangkan calon wagub DKI masih tetap dua kader PKS seperti yang telah diusulkan Gubernur DKI Jakarta berdasarkan hasil kesepakatan dua partai pengusungnya, yakni PKS dan Gerindra. “Iya tetap dua nama itu,” tukas Abdul Ghoni.

Melihat masa bakti DPRD DKI 2014-2019 akan berakhir dalam waktu dua pekan lagi, Abdul Ghoni pesimistis pemilihan wagub dapat diselesaikan oleh anggota dewan yang lama. “Sebenarnya tergantung niat. Kalau memang niatnya mau (pemilihan) wagub cepat, ya bisa,” ungkap Abdul Ghoni.

Fraksi Gerindra sendiri tidak bisa mengintervensi upaya lobi dan komunikasi yang sedang dilakukan Fraksi PKS dalam mempertahankan dua calon wagub tersebut. Namun, ia mengharapkan PKS bisa lebih banyak berkomunikasi dan melobi anggota dewan yang lainnya.

Menurut Abdhul Ghoni, setelah dilakukan pengesahan tatib pemilihan wagub, maka dilakukan rapat paripurna pemilihan wagub. Bila tidak memenuhi kuorum, akan dilakukan penundaan selama 10 hari.

“Kalau kedua kali paripurna tidak tercapai, berarti ada deadlock. Kalau dua kali enggak kuorum, saya kira PKS dan Gerindra punya hak yang sama,” tuturnya.



Sumber: BeritaSatu.com