Fraksi Gerindra DKI Minta Kemhub Jangan Intervensi Ganjil-Genap Terlalu Jauh

Fraksi Gerindra DKI Minta Kemhub Jangan Intervensi Ganjil-Genap Terlalu Jauh
Petugas Ditlantas Polda Metro Jaya memberhentikan mobil berplat nomor genap yang memasuki Jalan Gatot Subroto, Jakarta, 1 Agustus 2018. Petugas kepolisian mulai memberlakukan penindakan berupa tilang terhadap pengendara mobil yang melanggar di kawasan perluasan sistem ganjil-genap. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Lenny Tristia Tambun / JAS Senin, 12 Agustus 2019 | 15:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Abdul Ghoni meminta Kementerian Perhubungan (Kemhub) tidak melakukan intervensi terlalu jauh terhadap implementasi kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem nomor mobil ganjil dan genap.

“Saya pikir kalau intervensinya terlalu jauh susah. Karena memindahkan orang kan susah. Harus dipacu untuk memindahkan dari pribadi ke massal. Saya sepakat dengan kebijakan ini,” kata Abdul Ghoni saat dihubungi wartawan, Senin (12/8/2019).

Ia menilai, Kemhub seharusnya sudah paham terhadap permasalahan di DKI Jakarta. Apalagi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi pernah bertugas di DKI Jakarta. Dulu, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

“Iya, Menteri Perhubungan seharusnya sudah paham tentang DKI. Kan ia sudah pernah di DKI. Dia bekas Direktur Keuangan PT Jakpro. Harusnya dia tahu persis perkembangan DKI bagaimana. Lihatnya jangan pembatasan pribadi di DKI doang, tetapi nasional,” terang Abdul Ghoni.

Karena itu, Kemhub harus melakukan sinkronisasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Sehingga penerapan kebijakan perluasan ganjil-genap dari sembilan ruas jalan menjadi 25 ruas jalan dapat didukung penuh oleh pemerintah pusat.

“Negara dibangun dengan tidak hanya kewajiban pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat. Sebetulnya, ganjil genap itu tujuannya dilebarkan supaya pengendara beralih ke transportasi publik seperti MRT, Transjakarta dan Commuter Line,” tukasnya.

Seperti diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ingin agar taksi online bisa beroperasi seperti halnya taksi pada umumnya. Taksi sendiri merupakan transportasi umum yang kebal dari aturan ganjil genap.



Sumber: BeritaSatu.com