DPRD dan Pemprov DKI Tandatangani MoU KUPA-PPAS Raperda APBD 2019

DPRD dan Pemprov DKI Tandatangani MoU KUPA-PPAS Raperda APBD 2019
Ilustrasi sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / WBP Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Setelah melewati pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI, disepakati usulan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2019 akan ditandatangani hari ini.

DPRD DKI sudah menjadwalkan rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) KUPA-PPAS APBD 2019 pada Rabu (14/8/2019).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Triwisaksana membenarkan hal itu. KUPA-PPAS APBD 2019 sudah disetujui oleh DPRD DKI dan TAPD DKI, sehingga sudah bisa dibawa dalam rapat paripurna untuk ditandatangani. “KUPA-PPAS, anggaran perubahan 2019 sudah disetujui bersama. Tinggal diajukan ke paripurna pembahasan raperda anggarannya. Direncanakan hari Senin pekan depan sudah akan dimulai pembahasan raperda APBD Perubahan 2019,” kata Triwisaksana di gedung DPRD DKI, Rabu (14/8/2019).

Salah satu anggaran yang disetujui dimasukkan ke dalam KUPA-PPAS untuk Rancangan APBD Perubahan DKI 2019 untuk Formula E sebesar Rp 360 miliar. “Harapannya, ajang balap Formula E dapat menarik pengunjung atau wisatawan ke jakarta. Sehingga mendapatkan feedback pendapatan bagi daerah,” terang Triwisaksana.

Secara detail, lanjut Triwisaksana, anggaran Formula E tersebut akan dibahas dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD Perubahan DKI 2019. “Nanti kan juga dibahas di raperda ya. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang,” ujar Triwisaksana.

Triwisaksana menegaskan tidak ada indikasi korupsi atau adanya kesepakatan tertentu antara DPRD dengan Pemprov DKI dengan disetujui anggaran tersebut secara cepat. Karena, rapat Banggar dilakukan secara terbuka. "Selain itu, DPRD DKI, memasuki tahun terakhir. Jadi rasanya mekanisme prosedur, tujuan maksud dari pengganggaran sudah dikuasai. Saya kira pembahasan komisi dan Banggar sudah dilakukan dengan baik,” jelas Triwisaksana.

Menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menilai anggaran Formula E terlalu besar, Triwisaksana mengatakan PSI tidak tahu sama sekali tentang balap Formula. “Kita serahkan saja kepada satu tim yang membahas anggaran ini. Saya kira ada komitmen fee dalam poundsterling yang harus dibayarkan Pemprov DKI. Dan ini sudah dilaporkan ke Presiden, Kementerian Dalam Negeri dan lainnya,” papar Triwisaksana.



Sumber: BeritaSatu.com