Humas Pemkot Bekasi Tegaskan UKW Sesuai Prosedur

Humas Pemkot Bekasi Tegaskan UKW Sesuai Prosedur
Kabag Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiah (kanan), saat pelaksanaan UKW, Jumat (2/8/2019) lalu. ( Foto: Suara Pembaruan / Mikael Niman )
Mikael Niman / BW Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:34 WIB

Bekasi, Beritasatu.com – Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menegaskan, pelaksanaan uji kompentensi wartawan (UKW) yang diikuti jurnalis di lingkungan Pemkot Bekasi sudah sesuai dengan prosedur.

Pelaksanaan UKW yang diselenggarakan pada Rabu (31/7/2019) hingga Jumat (2/8/2019), berdasarkan proposal yang diajukan Lembaga Pers Doktor Soetomo (LPDS) pada 3 Oktober 2018, ditujukan kepada Wali Kota Bekasi.

Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Bekasi, Sajekti Rubiah, mengatakan tujuan diadakannya UKW dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan yang memang setiap harinya bertugas di lingkungan Pemkot Bekasi.

“Standar kompetensi wartawan menjadi sarana terbaik bagi wartawan untuk mengukur kemampuan dan pengetahuannya serta menegaskan posisi pentingnya di dalam perusahaan pers,” ujar Sajekti dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu.com, Rabu (14/8/2019).

Dia menambahkan, pelaksanaan UKW juga bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual serta menghindari penyalahgunaan profesi wartawan.

Dari proposal LPDS yang ditujukan kepada Wali Kota Bekasi itu, kemudian Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memberikan disposisi kepada Kabag Humas Pemkot Bekasi untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Sajekti, model kompetensi wartawan yang diterapkan Dewan Pers menekankan aspek kesadaran. “Kesadaran ini menyangkut etika dan hukum. Kepekaan jurnalistik. Dan, pentingnya jejaring-lobi,” katanya.

Aspek berikutnya, kata dia, adalah pengetahuan. “Aspek ini menyangkut pengetahuan umum dan khusus menyangkut jurnalistik, termasuk teori dan prinsip-prinsip jurnalistik,” ucapnya.

Lalu, aspek ketiga adalah keterampilan. “Aspek ini menyangkut keterampilan mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, mengedit, menyiarkan atau menayangkan berita. Tidak terkecuali, melakukan riset atau investigasi dan analisa atau prediksi serta menggunakan alat dan teknologi informasi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kompetensi wartawan dikategorikan dalam tiga jenjang yaitu muda, madya, dan utama. Kompetensi wartawan muda sekurangnya-kurangnya selama tiga tahun. Wartawan madya berhak naik tingkatan menjadi utama setelah dua tahun menyandang wartawan madya.

Menurutnya, ada beberapa regulasi yang khusus mengatur tentang standar kompetensi wartawan. Dewan Pers menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Juncto Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Instansi yang berwenang menyelenggarakan UKW antara lain perguruan tinggi yang memiliki program komunikasi atau jurnalistik, lembaga pendidikan kewartawanan, perusahaan pers, dan organisasi wartawan.

“Kita ketahui, Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi termasuk pemda yang memiliki perhatian terhadap kompetensi wartawan. Kedua pemda ini memfasilitasi UKW melalui dua lembaga. Pemkab Bekasi menggandeng PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) sedangkan, Pemkot Bekasi mendatangkan penguji dari LPDS,” ungkapnya.

Kedua lembaga ini, LPDS maupun PWI, merupakan lembaga sah penguji kompetensi wartawan sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Juncto Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

“Kedua pemerintah daerah ini memfasilitasi UKW melalui dua penyelenggara UKW yang resmi ditunjuk oleh Dewan Pers,” pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan