PT MRT Harap Pusat Segera Terbitkan Payung Hukum MRT Koridor Timur-Barat

PT MRT Harap Pusat Segera Terbitkan Payung Hukum MRT Koridor Timur-Barat
Jokowi menjajal MRT diapit Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) dan Dirut PT MRT Jakarta, William Sabandar. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Lenny Tristia Tambun / JAS Jumat, 16 Agustus 2019 | 10:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengharapkan pemerintah pusat segera menerbitkan payung hukum untuk percepatan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Koridor Timur-Barat Fase 1 dengan rute Kalideres-Ujung Menteng.

Sebab dana yang dibutuhkan untuk membangun koridor ini cukup besar, diprediksikan mencapai Rp 53 triliun. Sehingga tidak dapat mengandalkan penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI saja.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan payung hukum yang diperlukan adalah peraturan tentang penjaminan pemerintah terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah. Selama ini aturan yang ada, BUMD tidak dapat melakukan pinjaman tanpa melalui pemerintah pusat.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan penjajakan dengan tiga lembaga keuangan internasional untuk memberikan pinjaman langsung atau direct lending kepada PT MRT Jakarta. Adapun tiga lembaga yang bersedia memberikan pinjaman sebesar Rp 53 triliun adalah Japan Internasional Cooperation Agency (JICA), Asian Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank.

Ketiganya mensyaratkan adanya penjaminan pemerintah. Namun, yang menjadi kendala saat ini ialah tidak adanya payung hukum bagi Kementerian Keuangan untuk memberikan penjaminan tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional secara spesifik menyebut penjaminan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara.

“Karena itulah, harus ada terobosan regulasi,” kata William Sabandar, Jumat (16/8/2019).

Dijelaskannya, jika pemerintah mau memberikan penjaminan maka akan mengurangi beban pemerintah untuk membiayai pembangunan MRT Koridor Timur-Barat Fase 1. “Kalau PT MRT Jakarta bisa mendapatkan pinjaman dan pemerintah memberikan penjaminan maka beban negara menjadi berkurang,” ujarnya.

Dengan begitu, target pembangunan jaringan MRT sepanjang 231 kilometer pada tahun 2019 bisa terkejar tanpa membebani keuangan negara ataupun daerah.

William Sabandar menerangkan pihaknya memutuskan akan memulai pembangunan MRT Jakarta Koridor Timur-Barat (Cikarang-Balaraja) dengan jalur yang berada di wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu.

Dari total panjang jalur Timur-Barat 87 kilometer (km), PT MRT Jakarta akan membangun dari Kalideres hingga Ujung Menteng sepanjang 31,7 km. Diprediksikan untuk pembangunan MRT Timur-Barat ini membutuhkan anggaran sebesar 4 miliar dolar Amerika atau setara dengan Rp 53 triliun.

Rute Kalideres-Ujung Menteng merupakan bagian dari Koridor Timur-Barat yang terbentang dari Balaraja ke Cikarang.

Namun karena proyek pembangunan ini sudah dikeluarkan dari proyek strategis nasional, dan menghubungkan tiga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi DKI, Banten, dan Jawa Barat, maka pihaknya akan memulai pembangunan MRT di dalam wilayah DKI Jakarta terlebih dahulu.

“Jadi Timur-Barat itu dibagi dua fase. Yaitu, fase 1 ada di dalam Jakarta (Kalideres-Ujung Menteng) sepanjang 31,7 km. Dan Fase 2 ada di luar Jakarta. Kemudian kita putuskan dalam pertemuan dengan JICA dan Kementerian Perhubungan terakhir, bahwa PT MRT Jakarta akan memulai pembangunan fase 1, di dalam Jakarta,” ungkap William Sabandar.

Untuk pembangunan Fase 1 ini, lanjut William akan dibagi menjadi dua stage. Stage pertama akan dibangun sepanjang 20,1 km dengan rute dari Kalideres sampai Cempaka Baru. Kemudian, stage kedua dibangun sepanjang 11,6 km dengan rute Cempaka Baru sampai Ujung Menteng.

William Sabandar menargetkan pembangunan koridor Timur-Barat dapat dimulai tahun depan. Dengan demikian, pembangunan rute Kalideres-Ujung Menteng akan dilakukan secara bersamaan atau paralel dengan fase II Bundaran Hotel Indonesia-Kota.



Sumber: BeritaSatu.com