Perluasan Ganjil-Genap Dinilai Jadi Solusi Sementara

Perluasan Ganjil-Genap Dinilai Jadi Solusi Sementara
Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di jalan Protokol di Jakarta, Jumat (9/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Chairul Fikri / CAH Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang juga Ketua Majelis Profesi Masyarakat Transportasi Indonesia, Muslich Zainal Asikin mengatakan upaya pemerintah DKI Jakarta untuk memperluas wilayah ganjil-genap harusnya bersifat sementara. Menurutnya, aturan ganjil genap jangan sampai justru mempersulit mobilitas masyarakat ibukota bahkan hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah memiliki pilar kebijakan transportasi perkotaan yang terdiri dari peningkatan peran angkutan umum, manajemen dan rekayasa lalu lintas, penurunan polusi udara dan suara, transportation demand management termasuk di dalamnya electronic road pricing (ERP) dan kebijakan perparkiran, serta pengembangan non-motorized transport yang mencakup pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda. Masyarakat jangan lupa bahwa pembatasan ganjil genap ini solusi sementara," ujar Muslich.

Dikatakannya, nantinya yang akan lebih permanen adalah ERP yang sekarang baru rampung masterplan-nya. Artinya, nanti masyarakat sendiri yang memilih mau lewat mana dengan konsekuensi membayar sejumlah uang.

Ditambahkannya, rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membolehkan taksi online memasuki wilayah ganjil genap termasuk dalam pengelolaan bauran transportasi tersebut. Ia menjelaskan, dengan infrastruktur transit yang masih kurang dari segi jumlah dan cakupan, masyarakat akan kesulitan jika harus berpindah moda dalam perjalanan menuju tempat aktivitasnya sehari-hari. Lebih jauh lagi, titik perpindahan moda tersebut berpotensi menjadi titik kemacetan baru.

"Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan tidak wajar dari perluasan ganjil genap ini karena ada moda transportasi umum yang lebih bisa mengakses wilayah ini. Jika ini terjadi, malah muncul potensi monopoli dan persaingan tidak sehat. Sekarang ada wacana perluasan wilayah ganjil genap, bagaimana solusinya agar mobilitas masyarakat tidak terganggu? Transportation mix of modes tidak hanya bicara soal moda atau alat transportasi, tapi juga akses," lanjutnya.

Muslich melanjutkan, sebagai salah satu moda transportasi umum yang sudah diakui dan diregulasi oleh pemerintah, wajar taksi online juga diperbolehkan beroperasi di wilayah ganjil genap seperti sarana transportasi umum lainnya. Membolehkan taksi online masuk kawasan ganjil genap juga solusi sementara. Jika ada perkembangan kebijakan baru, tentu semua pemangku kepentingan harus meresponsnya.

“Kita semua ingin ada kebijakan transportasi perkotaan yang efektif, baik di Jakarta maupun di kota-kota di seluruh Indonesia," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com