Lelang Diulang, Penerapan ERP Bisa Dua Tahun Lagi

Lelang Diulang, Penerapan ERP Bisa Dua Tahun Lagi
Ilustrasi "electronic road pricing" (ERP). ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito de Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Senin, 19 Agustus 2019 | 11:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Setelah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan lelang diulang, maka dipastikan penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing-ERP) tidak bisa dilakukan tahun ini. Paling tidak, penerapannya bisa dua tahun lagi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Syafrin Liputo mengatakan legal opinion (pendapat hukum) Kejaksaan Agung (Kejagung) ada tiga rekomendasi. Di antaranya, proses lelang harus dibatalkan dan melakukan kajian ulang terhadap dokumen lelang ERP.

“Proses lelangnya dibatalkan, dan ini sudah dibatalkan tanggal 1 Agustus kemarin. Berikutnya kita disarankan untuk melakukan kajian ulang terhadap dokumen lelang,” kata Syafrin Liputo, Senin (19/8/2019).

Tentu, lanjut Syafrin Liputo, bila ingin melakukan kajian ulang terhadap dokumen lelang tersebut, tidak mungkin dilaksanakan kajian ulang tersebut tahun ini. Karena proses penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2019 sudah selesai.

“Jadi kalau kita dorong kajian ulang dilakukan, otomatis untuk pelaksanaan kajian ulang itu baru tahun depan anggarannya. Jadi enggak mungkin tahun ini. Tahun depan baru kita akan lakukan kajian ulang untuk dokumennya. Termasuk di dalamnya perbaikan terhadap seluruh dokumen pengadaan,” terang Syafrin Liputo.

Dengan begitu, bila kajian ulang dokumen dilaksanakan tahun 2020 dan rampung pada tahun yang sama. Diperkirakan lelang bisa dilakukan pada tahun 2021 sekaligus penerapan ERP di Jakarta.

Tetapi yang pasti, tambah Syafrin Liputo, Pemprov DKI telah melaksanakan rekomendasi dari Kejagung yang pertama. Yakni lelang yang sekarang dibatalkan dan harus diulang. Karena ada proses yang tidak sesuai dengan kaidah pengadaan barang dan jasa.

Ketika ditanyakan secara detail proses yang tidak sesuai, Syafrin Liputo enggan menjawabnya. “Detailnya saya kurang paham. Tetapi, sekarangkan ada legal opinion terhadap suatu proses, nah legal opinion itu yang kita laksanakan,” tukasnya.

Dia memastikan penerapan ERP akan tetap diberlakukan di Ibu Kota. Karena pembatasan kendaraan bermotor melalui ERP sangat dibutuhkan di Kota Jakarta. Kebijakan ini akan menjadi kebijakan permanen untuk membatasi lalu lintas kendaraan bermotor.

“Sangat perlu. Makanya saya sebutkan tadi bahwa ganjil genap ini merupakan kebijakan antara. Jadi dia bukan merupakan suatu kebijakan yang terus menerus. Kebijakan antara sebelum kita masuk ke congestion pricing,” terang Syafrin Liputo.



Sumber: BeritaSatu.com