Tak Ada Izin, DKI Akan Tindak Tegas Demo Pengungsi Pencari Suaka

Tak Ada Izin, DKI Akan Tindak Tegas Demo Pengungsi Pencari Suaka
Pertemuan DPRD DKI dan Pemprov DKI dengan UNHCR dan IOM untuk membahas nasib pengungsi pencari suaka di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (21/8/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Herman )
Lenny Tristia Tambun / FMB Rabu, 21 Agustus 2019 | 19:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Akhir-akhir ini kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tepatnya di depan kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), diwarnai dengan unjuk rasa puluhan pengungsi pencari suaka.

Mereka melakukan demo dari pagi hari, bahkan hingga melewati batas waktu unjuk rasa yang telah ditentukan undang-undang (UU). Tidak hanya itu, sebagian dari mereka tetap tinggal di depan kantor UNHCR dan mendirikan tenda.

Kondisi ini, selain mengganggu estetika Kota Jakarta, juga mengganggu kenyamanan warga sekitar dan ketertiban umum di Ibu Kota.

Melihat hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi memanggil UNHCR dan International Organization for Migration (IOM) untuk memberikan penjelasan mengenai aksi para pengungsi pencari suaka tersebut.

Dalam rapat yang digelar di ruang rapat kerjanya, gedung DPRD DKI, Prasetio meminta agar demo bisa dihentikan. Apalagi para pengungsi pencari suaka melakukan demo tanpa ada izin dari kepolisian.

“Ini sangat mengganggu kita. Mereka berunjuk rasa di Jalan Kebon Sirih. Kawasan ini kan banyak perkantoran. Mereka berunjuk rasa juga tidak tahu aturan. Tidak ada izin unjuk rasa dari kepolisian,” kata Prasetio Edi Marsudi seusai pertemuan dengan UNHCR dan IOM di DPRD DKI, Rabu (21/8/2019).

Karena itu, ia meminta kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI untuk segera menertibkan aksi unjuk rasa tersebut dengan aturan hukum negara Indonesia.

“Indonesia adalah negara hukum. Kalau mereka sudah melanggar aturan yang ada, maka kita harus tegas melakukan tindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia,” tegas Prasetio Edi Marsudi.

Di tempat yang sama, Kepala Bakesbangpol DKI, Taufan Bakri menerangkan para pengungsi pencari suaka telah melakukan dua pelanggaran. Pertama, melaporkan dan meminta izin untuk pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Kedua, melanggar aturan ketertiban umum dengan mendirikan tenda atau menginap di jalan depan kantor UNHCR. Tindakan ini melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

“Aturan dalam dua produk hukum ini, selama ini belum diterapkan. Karena itu, hari ini, kita mengundang para pengungsi untuk menyosialisasikan kedua aturan hukum di Indonesia ini. Pertemuannya di Kelurahan Kebon Sirih,” kata Taufan Bakri.

Selain harus mendapatkan izin dari kepolisian, pengungsi juga diingatkan batas waktu berunjuk rasa hanya sampai pukul 18.00 WIB.

Bila sosialisasi sudah dilakukan, namun besoknya para pencari suaka tetap melakukan demo tanpa izin dari kepolisian, melewati batas waktu unjuk rasa bahkan hingga menginap, maka mau tak mau Pemprov DKI akan bertindak tegas. Dengan membubarkan aksi unjuk rasa tersebut.

“Pasti tegas. Tapi tidak langsung ditindak begitu saja. Kita akan tertibkan mereka kalau lebih dari pukul 18.00. Kalau tidak mendapatkan izin, kita imbau lagi. Lalu beri tahu, dalam menyampaikan pendapat mereka cukup memberikan perwakilan untuk memprotes pada NHCR, tidak perlu ramai-ramai seperti itu,” terang Taufan Bakri.



Sumber: BeritaSatu.com