Dishub Depok Terapkan Sistem Lawan Arah di Jalan ARH

Dishub Depok Terapkan Sistem Lawan Arah di Jalan ARH
Ilustrasi ( Foto: Korlantas )
Bhakti Hariani / JAS Kamis, 22 Agustus 2019 | 09:36 WIB

Depok, Beritasatu.com - Jeda waktu kereta api melintas yang semakin singkat di Jalan Dewi Sartika, Kota Depok, Jawa Barat berimbas pada makin padatnya kendaraan dan panjang antrean atau macet.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak terkait melakukan upaya pengurangan antrean kendaraan dengan menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengoptimalkan Sistem Satu Arah (SSA) melalui pemberlakuan sistem lawan arah atau contra flow di Jalan Arif Rahman Hakim (ARH).

"Headway (jeda waktu) kereta 3-5 menit menyebabkan panjangnya antrean di Jalan Dewi Sartika terutama pada jam sibuk, sehingga perlu evaluasi manajemen rekayasa lalin yang disesuaikan perkembangan terkini, salah satunya contra flow," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana, Kamis (22/8/2019) di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok, Jawa Barat.

Contra flow, kata Dadang, hanya berlaku di Jalan Arif Rahman Hakim (ARH) dan akan diterapkan sepanjang hari. Rekayasa lalu lintas ini akan diujicobakan mulai Sabtu, 31 Agustus 2019.

"Jadi, di Jalan ARH jalur yang mengarah ke Jalan Margonda (timur) akan dikurangi satu lajur untuk dipergunakan sebagai contra flow. Lajur ini akan berubah arah menjadi ke barat (Jalan Nusantara), Contra flow dimulai dari putaran Bank BNI," papar Dadang.

Dia melanjutkan, pihaknya akan melihat efektivitasnya dengan melihat data survei, terutama bagaimana pengaruh di Jalan Dewi Sartika.

"Apakah bisa mereduksi antrean kendaraan. Perlu diketahui pada pelaksanaan SSA berdasarkan data teknis sudah dapat meningkatkan kinerja jaringan jalan, akan tetapi karena saat ini terjadi perubahan headway kereta api maka berpengaruh pada penurunan kinerja ruas jalan, terutama Jalan Dewi Sartika," ujar Dadang.

Menurut Dadang, sebelum uji coba dijalankan, rekayasa ini sudah dikaji dan dibahas dengan instansi terkait, termasuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Polresta Depok.

"Supaya program ini bisa diketahui masyarakat luas, kami menggandeng berbagai pihak terutama Diskominfo untuk melakukan sosialisasi melalui beragam media, media cetak, online, media sosial running text, hingga videotron," tutur Dadang.

Selama pelaksanaan uji coba, lanjut dia, petugas tetap mengawasi. Ini untuk mengetahui sejauhmana efektivitas yang ditimbulkan dari rekayasa tersebut.

"Setiap kebijakan pemerintah bertujuan kebaikan, tentunya sudah memperhitungkan aspek teknis dan sosial. Mohon dimaknai secara positif. Bagi yang belum sepaham, kami membuka ruang untuk berkomunikasi," pungkas Dadang.



Sumber: Suara Pembaruan