DPRD dan Pemprov DKI Sepakat Bubarkan Dinas Perindustrian dan Energi

DPRD dan Pemprov DKI Sepakat Bubarkan Dinas Perindustrian dan Energi
Prasetio Edi Marsudi. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 22 Agustus 2019 | 11:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah sepakat untuk membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi, kemudian meleburnya ke empat dinas yang ada saat ini.

Kesepakatan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna Pengesahan Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang digelar hari ini, Kamis (22/8/2019).

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan DPRD dan Pemprov DKI telah sepakat untuk membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi DKI. Empat bidang yang menjadi tanggung jawab dinas ini akan dilebur ke empat dinas yang ada di DKI Jakarta.

“Kita sudah sepakat. Revisi perda ini akan disahkan dalam rapat paripurna yang akan digelar hari ini. Jadi ini perampingan organisasi perangkat daerah,” kata Prasetio Edi Marsudi di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (22/8/2019)

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, Iin Mutmainnah mengatakan pembubaran Dinas Perindustrian dan Energi tidak menghilangkan empat bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas tersebut.

Karena keempat bidang tersebut akan dilebur ke empat dinas lainnya yang tetap akan dipertahankan. Meski nantinya, empat dinas tersebut akan berubah namanya akibat peleburan keempat bidang tersebut.

"Untuk Dinas Perindustrian Energi, urusannya didistribusikan kepada empat dinas yang terkait dengan satu kesatuan rumpun dan beban kerja yang sama,” kata Iin Mutmainnah.

Dijelaskannya, Dinas Perindustrian dan Energi memiliki empat bidang, yakni perindustrian, geologi, penerangan jalan umum, dan energi.

Hasil dari rapat pimpinan gabungan DPRD yang digelar kemarin malam, disepakati bidang perindustrian akan dimasukkan ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Nama dinas itu menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

Selanjutnya, bidang geologi akan dimasukkan ke Dinas Sumber Daya Air. Sebab, Dinas Sumber Daya Air memiliki manajemen air, termasuk penanganan masalah air bersih, yang menjadi satu kesatuan dengan bidang geologi.

Kemudian, bidang pencahayaan kota atau penerangan jalan umum akan dimasukkan ke Dinas Bina Marga. Sehingga ketika Dinas Bina Marga melakukan suatu perencanaan untuk misalkan pembuatan marka jalan atau trase atau yang lainnya, itu akan dilakukan sekaligus dengan penataan lampu jalan.

Terakhir, bidang energi akan dimasukkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bidang energi dan ketenagalistrikan masih satu rumpun dengan dinas tersebut. Nama dinas itu akan diubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.

Selain membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi, Pemprov dan DPRD DKI juga sepakat mengubah dua nama satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Yaitu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) diubah nomenklaturnya menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Lalu, nomenklatur Dinas Kehutanan diubah menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Menurut Iin Mutmainnah, perubahan nomenklatur BPRD menjadi Bapenda disesuaikan dengan dasar aturannya yaitu dari Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Derah.

“Kita menyesuaikan dengan dasar aturannya dari Kemdagri dan PP No 18/2016. Semua daerah juga sudah menggunakan nomenklatur yang sama,” ujar Iin Mutmainnah.

Selanjutnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipecah menjadi dua yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Kebudayaan.

“Raperda itu sudah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri. Ini telah difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri, dan kami telah menerima, tidak ada catatan untuk perubahan, sesuai dengan hasil dari Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah),” ungkap Iin Mutmainnah.



Sumber: BeritaSatu.com