Anies Desak UNHCR Segera Putuskan Nasib Pengungsi

Anies Desak UNHCR Segera Putuskan Nasib Pengungsi
Pertemuan DPRD DKI dan Pemprov DKI dengan UNHCR dan IOM untuk membahas nasib pengungsi pencari suaka di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (21/8/2019). ( Foto: Beritasatu.com / Herman )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) harus segera memutuskan nasib pengungsi pencari suaka yang masih berada di gedung eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Pasalnya, bantuan logistik dan fasilitas lainnya telah dihentikan sejak kemarin, Rabu (21/8/2019). Menyusul, tempat penampungan sementara yang di gedung eks Kodim harus segera dikosongkan pada 31 Agustus mendatang.

Menurut Anies Baswedan, seluruh pengawasan dan masa depan para pengungsi pencari suaka yang berada di Jakarta berada dalam wewenang UNHCR, bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

"Seluruh pengelolaan para pengungsi itu ada di tangan UNHCR. Jadi kewenangannya ada di sana,” kata Anies Baswedan di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Bantuan yang diberikan kepada para pengungsi pencari suaka, lanjut Anies Baswedan, lebih bersifat kemanusiaan untuk mengisi kebutuhan dasar. Namun bantuan tersebut tidak bisa diberikan secara permanen. Maka Pemprov DKI mengembalikan kewenangan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi kepada UNHCR.

"Sifat dari bantuan kami di Jakarta adalah sifatnya kemanusiaan untuk mengisi kebutuhan dasar disaat UNHCR belum menjalankan. Tetapi kita harus kembalikan kepada kewenangannya. Dan itulah yang sekarang kita lakukan,” terang Anies Baswedan.

Mengenai para pengungsi pencari suaka akan dipulangkan ke negara asal, Anies Baswedan menyatakan, keputusan itu ada ditangan UNHCR. Begitu juga ketika ada pengungsi pencari suaka yang ingin tinggal di DKI, keputusan berada di tangan pemerintah pusat.

"Keputusan di pemerintah pusat karena ini status WNA. Jadi bukan soal DKInya, tapi Indonesianya. Jadi mereka adalah orang asing yang berada di wilayah hukum Indonesia,” ujar Anies Baswedan.

Ditambahkannya, ketika mereka diputuskan untuk tetap berada di wilayah hukum Indonesia, maka keputusan bukan di Pemprov DKI, melainkan di pemerintah pusat.

"Kalau pemerintah pusat memutuskan mereka berada di Indonesia, nanti baru kita berbicara tentang dimananya. Saya ini Gubernur DKI Jakarta ngurusin-nya provinsi. Lokasinya kebetulan bersamaan dengan lokasi pusat,” pungkas Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com