61 Bidang Lahan Terdampak UIII Akan Dibayarkan Kemag

61 Bidang Lahan Terdampak UIII Akan Dibayarkan Kemag
Lahan yang akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / WBP Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:08 WIB

Depok, Beritasatu.com - Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemag) Syafrizal mengatakan, 61 bidang lahan yang berada di lokasi site plan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) siap dibayarkan Kementerian Agama. Sebanyak 61 bidang lahan ini telah melalui penilaian independen yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Syafrizal menuturkan, UIII akan dibangun di atas lahan seluas 142,5 hektare (ha). Dari total luas tersebut, ada 700 bidang lahan yang dikuasai masyarakat. Sedangkan yang masuk ke dalam site plan pembangunan sebanyak 366 bidang lahan.

Dari jumlah tersebut, yang telah memenuhi syarat mendapatkan santunan sesuai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 sebanyak 61 bidang lahan. "Nanti masih ada di luar 366 yang akan diproses di KJPP. Kami utamakan yang ada di site plan lebih dulu. Selebihnya menyusul," ujar Syafrizal kepada SP, Selasa (27/8/2019).

Lebih lanjut dikatakan Syafrizal, warga yang terdampak pembangunan UIII akan mendapatkan santunan asalkan memenuhi syarat yakni sudah menghuni lahan selama lebih dari 10 tahun. Warga memiliki KTP atau surat keterangan yang menyatakan penduduk sah di lokasi tersebut.

Sementara komponen yang diberikan untuk santunan terdiri dari empat yakni biaya pembongkaran pembersihan lahan, biaya transportasi keluar, biaya mengontrak rumah selama satu tahun, hingga biaya kehilangan pekerjaan bagi yang mengolah tanah di lokasi tersebut misalnya bercocok tanam.

"Bayangkan, Pak Presiden Jokowi sudah sedemikian detail memperhatikan ini. Semua tertuang dalam Perpres Nomor 62/ 2018 yang berbunyi penanganan sosial terhadap tanah negara yang akan dimanfaatkan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Empat komponen ini bukan kami yang menilai tapi KJPP," tutur Syafrizal.

Selanjutnya, bila masih ada penolakan dari warga, Kementerian Agama memiliki dasar kuat untuk tetap terus melakukan pembangunan UIII. "Kami memiliki kekuatan putusan dari Pengadilan Negeri Depok. Kemudian ada Pengadilan Tinggi. Selanjutnya ada sertifikat negara atas nama Kementerian Agama," kata Syafrizal.

Selan itu, pihanya memegang pernyataan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI). "ORI sudah menyatakan bahwa persoalan ini sudah ditutup. Warga juga sudah mengajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), tapi kan ditolak oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Lalu mau apalagi?" papar Syafrizal.

Dikatakan dia, pelaksanaan PSN tidak boleh dihambat. Bila masih ada gangguan, penyelesaiannya melalui penertiban yang dilakukan pemerintah kota melalui Satpol PP dan aparat kepolisian.

Sedangkan bagi warga yang mau membantu terlaksananya PSN, Kementerian Agama siap membayarkan santunan hingga tanggal 31 Desember 2019. "Kami siap bayar untuk 61 bidang lahan milik warga yang sudah dinilai oleh KJPP. Kapan pun kami siap bagi warga yang sadar untuk membantu terlaksananya PSN ini," kata Syafrizal.



Sumber: Suara Pembaruan