DKI Akan Fasilitasi PKL Agar Bisa Berjualan di Trotoar

DKI Akan Fasilitasi PKL Agar Bisa Berjualan di Trotoar
Pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / YUD Selasa, 27 Agustus 2019 | 20:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan sedang mengkaji ulang aturan ketertiban umum agar dapat memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat bisa berjualan di jalan.

Kajian ulang aturan ini dilakukan agar ada kesetaraan kesempatan bagi PKL dalam menjalankan usahanya. Menyusul ada keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan alih fungsi ruas jalan untuk pedagang kaki lima. Kebijakan demikian dinilai bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alih fungsi badan jalan pernah dilakukan Anies Baswedan di ruas Jl Jatibaru, Tanah Abang. Jalanan umum itu dijadikan lapak untuk berdagang PKL Tanah Abang. Aturan itu diatur dalam Pasal 25 ayat 1 pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

“Kita sedang mematangkan dulu. Anda hapal kan saya tidak pernah menyampaikan sebelum final. Setelah difinalkan, nanti saya sampaikan. Karena kita mau menatanya dengan lengkap,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Ditegaskanya, kajian ulang yang dilakukan bukan dalam artian teori melainkan kebijakannya yang bisa membuat adanya kesetaraan kesempatan dalam berusaha sekaligus ketertiban umum tetap terjada. “Dan disesuaikan dengan tiap lokasi karena tidak ada rumus yang sama untuk semua tempat,” ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bukan hanya menjadi penegak aturan hukum, tetapi juga pembuat aturan hukum. Karena itu, ia akan menggunakan fungsi pembuat aturan hukum dengan membuat hukum yang memiliki semangat berkeadilan.

“Kami bukan hanya petugas penegak aturan, tetapi kami pembuat aturan. Karena itu, kami ingin membuat aturan yang memberikan kesempatan setara kepada semua, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi semangatnya, bagi yang sudah baik diatas, jangan lupa kasih kesempatan yang masih dibawah,” terang Anies Baswedan.

Menurutnya, arah pembangunan Kota Jakarta, tidak hanya menjadikan Jakarta sebagai kota yang tertata rapi, tetapi juga memberikan kesetaraan. Dengan kata lain, jika ingin memberikan fasilitas untuk transportasi publik dan pejalan kaki, maka Pemprov DKI juga harus memberikan fasilitas untuk bisa berkegiatan usaha.

“Itu semua bisa diatur. Nah ini sekarang yang sedang proses pengaturan. Intinya adalah kesetaraan. Kami adalah pembuat aturan. Justru kalau kita membuat aturannya berkeadilan, menegakkannya pun dengan rasa perasaan moral yang enak, karena aturannya berkeadilan. Tapi kalau aturannya tidak berkeadilan, menegakkannya pun ada beban disitu,” ungkap Anies Baswedan.



Sumber: BeritaSatu.com