Kota Bekasi dan KPK Gelar Deklarasi Pendidikan Berintegritas

Kota Bekasi dan KPK Gelar Deklarasi Pendidikan Berintegritas
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, membubuhkan tanda tangan pada apel Deklarasi Pendidikan Kota Bekasi Berintegritas, di Alun-alun Kota Bekasi, Rabu (28/8/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:44 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyelenggarakan apel Deklarasi Pendidikan Kota Bekasi Berintegritas, di Alun-alun Kota Bekasi, Rabu (28/8/2019).

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan Pemkot Bekasi pada November 2018 lalu telah membentuk komitmen melalui deklarasi antikorupsi yang disaksikan oleh unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini, telah memasuki tahapan internalisasi terutama pada tenaga pendidik, kependidikan, dan para siswa mulai dari anak usia dini hingga jenjang selanjutnya.

"Dengan penerapan pendidikan antikorupsi, kami mengharapkan tujuan penerapan pendidikan dapat tercapai efektif, dikarenakan pembangunan kepribadian berlandaskan moral dan nilai-nilai kejujuran, keteguhan dan keberanian akan membangun kepribadian antikorupsi dari individu serta membangun kompetensi, komitmen sebagai agent of change dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ujar Rahmat Effendi, Rabu (28/8/2019).

‎Selain Wali Kota Bekasi, hadir juga Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Inspektur Kota Bekasi Widodo, Kepala Satgas Dikdasmen dan Pemerintah Daerah KPK Guntur Kusmeiyano, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, menambahkan tujuan diselenggarakan deklarasi "Pendidikan Kota Bekasi Berintegritas" adalah tercapainya suatu reformasi sistem pengelolaan pendidikan sehingga dapat mengurangi kekhawatiran pengelola pendidikan terhadap penyimpangan dan ketidakpastian.

"Pembentukan komitmen bagi kami selaku pemangku kepentingan pendidikan Kota Bekasi untuk menghindari tindakan berisiko. Penciptaan sistem tata kelola pendidikan di Kota Bekasi yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat kepatuhan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat, internalisasi pembentukan sikap kepribadian yang jujur, tegas dan amanah," ‎sambung Inayatullah.

Kepala Satgas Dikdasmen dan Pemerintah Daerah KPK, Guntur Kusmeiyano, mengatakan guru adalah ujung tombak untuk Indonesia yang berintegritas, khususnya Kota Bekasi. Kurikulum pendidikan antikorupsi telah disepakati bersama oleh KPK, Kemdikbud, dan Kemdagri.

"Alhamdulillah, terima kasih atas komitmen dari Pak Wali Kota dan para pendidik. Deklarasi Pendidikan Kota Bekasi Berintegritas telah diselenggarakan, ini merupakan sebuah percontohan yang positif," tuturnya.

‎Dia mengharapkan komitmen seperti ini menjadi motivasi bagi kota-kota lainnya. "Guru merupakan ujung tombak untuk menciptakan Indonesia yang berintegritas, melalui pendidikan antikorupsi ini menjadi semangat perubahan dan dapat menciptakan generasi bangsa yang berintegritas," pungkasnya.

Isi Deklarasi Pendidikan Kota Bekasi Berintegritas yang dibacakan Wali Kota Bekasi:

Kami seluruh pemangku kepentingan pendidikan Kota Bekasi berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang berintegritas di Kota Bekasi, melalui,

1. Pembangunan budaya integritas dan antikorupsi.

2. Penguatan pengendalian dan pengawasan pendidikan.

3. Penolakan gratifikasi ilegal, pungutan liar, dan pemerasan.

4. Pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan akuntabel.

5. Revitalisasi dan inovasi pelayanan pendidikan.

6. Optimalisasi saluran pengaduan.



Sumber: Suara Pembaruan