Proyek UIII, Warga Bersikeras Minta Ganti Rugi

Proyek UIII, Warga Bersikeras Minta Ganti Rugi
Lahan yang akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. ( Foto: Beritasatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / BW Senin, 2 September 2019 | 16:01 WIB

Depok, Beritasatu.com - Warga terdampak pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tetap meminta ganti rugi atas atas lahan yang mereka tempati jika akan dibangun UIII. Mereka menempati lahan itu sejak 1998.

Ketua RT 01/ RW 14 Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Sarjana mengatakan, mereka menempati lahan tersebut atas dasar perintah lisan mantan Presiden BJ Habibie pada 1998. Saat itu, kata Sarjana, warga dipersilakan menemapti lahan kosong tersebut untuk memenuhi kebutuhan.

Sarjana mengakui tak memegang sertifikat atau pun surat-surat. Penggunaan atau pemanfaatan tanah ini, kata Sarjana, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32/1979 yakni Pasal 4 dan 5.

"Masyarakat di sekitar UIII ini resah dengan adanya instruksi Wakil Presiden untuk mempercepat proses pembangunan UIII. Sewaktu pertemuan beberapa waktu lalu di Hotel Bumi Wiyata, kami diberi tahu bahwa lahan yang dikuasai masyarakat takkan diganggu, tettapi nyatanya sekarang berbeda lagi. Ini yang membuat resah," ujar Sarjana kepada SP, Senin (2/9/2019).

Sarjana juga menyayangkan pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) yang dinilainya jarang bertemu tetap muka langsung dengan warga. "Kami tak pernah bertemu dengan langsung. Tidak ada transparansi. Kemudian muncul begitu saja tentang uang santunan. Ini bagaimana?" keluh Sarjana.

Dikatakan, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan akan memberikan konsensi. Untuk itu, warga akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi.

"Kami segera akan menyurati presiden untuk hal ini. Kami tetap menuntut keadilan," tegas Sarjana.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan melakukan sosialisasi kepada warga di Kelurahan Cisalak, Sukmajaya. Sosialisasi tersebut terkait dengan kegiatan penertiban lahan untuk pembangunan UIII yang dilaksanakan pada akhir September 2019.

"Insyaallah, ini sudah masuk dalam tahap finalisasi yang sudah terukur berdasarkan SK Wali Kota Nomor 821.29/290/Kota/Pres/Huk/2019 tentang Tim Penertiban Lahan UIII,” tutur Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna di Balai Kota Depok, Senin (2/9/2019).

Pradi Supriatna menjelaskan, sosialisasi dilaksanakan mulai 30 Agustus-1 September 2019. Sosialisasi yang diberikan berupa pemberitahuan pengosongan.

"Sosialisasi pengosongan ini bisa berupa pemasangan spanduk, konsultasi dengan instansi terkait maupun melalui surat pemberitahuan yang akan dilakukan oleh Satgas penertiban dan pengamanan," kata Pradi.

Lebih lanjut diungkap wakil wali kota, setelah tahap sosialisasi, akan diterbitkan Surat Peringatan (SP) 1 mulai tanggal 9-11 September. Dilanjutkan dengan SP 2 pada 12-18 September, dan SP 3 pada 19-21 September.

Kemudian, lanjutnya, 23 September akan dikeluarkan SP pengosongan. Sementara penertiban dilaksanakan pada 27-29 September.

"Kami berharap dalam proses penertiban tetap mengedepankan komunikasi dan diskusi, sehingga saat penertiban nanti dapat berjalan lancar," tutur Pradi.



Sumber: Suara Pembaruan