Anies: Pelepasan Saham Delta Tak Perlu Ajukan Surat Baru

Anies: Pelepasan Saham Delta Tak Perlu Ajukan Surat Baru
Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 4 September 2019 | 21:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak perlu mengajukan surat baru terkait pelepasan saham PT Delta Djakarta. Meski, pelantikan DPRD DKI periode 2019-2024 telah dilakukan pada 16 Agustus 2019 lalu.

Menurut Anies, yang terjadi pergantian hanya anggota dewannya saja. Sedangkan DPRD DKI sebagai sebuah badan atau lembaga negara status hukumnya tidak mengalami perubahan.

"Oh enggak. DPRD enggak pernah ganti. Sebagai badan, sebagai lembaga, enggak berubah. Sama saja. Tidak kemudian dengan anggota berganti, maka nol semua. Enggak dong. Itu prinsip organisasi saja," kata Anies Baswedan di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Melihat hal itu, Anies menegaskan, tidak akan mengajukan surat lagi untuk permohonan pelepasan saham perusahaan bir tersebut. Dirinya lebih memilih untuk menunggu DPRD DKI yang baru dilantik itu selesai menyusun tata tertib dan membentuk alat kelengkapan dewan.

"Enggak (ajukan surat lagi, red). Nanti kita tunggu setelah mereka siap kerja," tukas Anies Baswedan.

Seperti diketahui, meski mendapatkan dividen meningkat 88,3 persen, yakni mencapai sebesar Rp 100,48 miliar atau Rp 478 per lembar sahamnya untuk tahun buku 2018, Pemprov DKI tetap akan melepas saham PT Delta Djakarta.

Pemprov DKI Jakarta memiliki 210,20 juta lembar saham atau setara dengan 26,25 persen kepemilikan di perusahaan yang memproduksi bir tersebut.

Jumlah dividen tersebut meningkat sebanyak 88,3 persen dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya. Pada tahun buku 2017, jumlah dividen per lembar saham mencapai Rp 260 per lembar, atau setara dengan Rp 54,6 miliar.

Rencana penjualan saham milik DKI di PT Delta Djakarta sudah mencuat sejak era kepimpinan Gubernur DKI Sutiyoso pada akhir 2005. Hanya saja, rencana penjualan dimunculkan oleh DPRD DKI yang melihat dividen yang diberikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perdagangan dan industri ini, saat itu hanya Rp 1,2 miliar per tahun.



Sumber: BeritaSatu.com